Daftar Informasi dikecualikan

No	Jenis Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Uraian Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
No	Jenis Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Informasi Dibuka	Informasi Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
1	2	3	4	5	6
1.	Keputusan Walikota	1. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Informasi yang berkaitan dengan Hak - hak pribadi	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Selama Keputusan Walikota masih berlaku
2.	Laporan Pajak Pribadi ( LP2P )	Pasal 17 huruf h Undang—undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Piblik	Informasi yang mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
3	Data kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang—undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Piblik	Informasi yang mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Surat Pertanggungjawaban Belanja	Pasal 17 huruf h Undang—undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Piblik
5	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM (terkait asas praduga tak bersalah)

6	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan	a. Pasal 70 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981 b. Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum
7	Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengungkap rahasia pribadi
8	Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban	a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Selama masih berlaku b. Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengungkap rahasia pribadi