Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar sosialisasi tentang Implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), yang mulai diterapkan pada 5 Januari 2025, pada Selasa (21/1) di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensosialisasikan kebijakan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law)

Grondkaart atau dalam Bahasa Indonesia adalah “Kartu Tanah”. Istilah tersebut akan sering didengar berkaitan dengan tanah PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT KAI sendiri adalah suatu perusahaan yang mulanya didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia.

Dalam upaya peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang menggelar Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Inovasi Daerah pada Senin (25/11). Acara ini dibuka langsung oleh Penjabat Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota setempat.