Bank Data

#	Nama File	Tgl Posting	#
#	Nama File	Tgl Posting	#

Berita Terpopuler

Artikel Hukum Senin, 10 Maret 2025

Grondkaart, Apakah Menjadi Bukti Hak Atas Tanah ?

Grondkaart atau dalam Bahasa Indonesia adalah “Kartu Tanah”. Istilah tersebut akan sering didengar berkaitan dengan tanah PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT KAI sendiri adalah suatu perusahaan yang mulanya didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia.

SELENGKAPNYA

Artikel Hukum Senin, 10 Maret 2025

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Unsur Pasal 1365 KUH Perdata

Salah satu gugatan perdata yang dapat diajukan terhadap seseorang melalui pengadilan negeri adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Ada beberapa pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan ada pula pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum”. Pada dasarnya kedua istilah tersebut sama dan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”).

SELENGKAPNYA

Artikel Hukum Rabu, 23 Juli 2025

REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law)

SELENGKAPNYA

Artikel Hukum Senin, 10 Maret 2025

Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara atau Rehabilitasi?

Rehabilitasi merupakan sebuah penanganan khusus terhadap penyalahguna narkotika yang dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan agar terbebas dari ketergantungan narkotika bukan suatu bentuk pemidanaan. Akan tetapi, tidak setiap kabupaten/kota memiliki sarana rehabilitasi, sehingga ketersediaannya terbatas. Dalam praktiknya, tidak semua penyalahguna narkotika didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika atau melalui pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat rehabilitasi, sehingga terlihat ada

SELENGKAPNYA

Artikel Hukum Jumat, 07 Maret 2025

PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling signifikan di abad ke-21. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Kenaikan suhu global, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan laut, serta intensitas bencana alam yang semakin sering terjadi menjadi bukti nyata dari krisis ini. Meskipun dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara, tidak semua negara memiliki kontribusi dan kapasitas yang sama untuk

SELENGKAPNYA

Berita Selasa, 21 Januari 2025

Pemkot Gelar Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar sosialisasi tentang Implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), yang mulai diterapkan pada 5 Januari 2025, pada Selasa (21/1) di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensosialisasikan kebijakan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint

SELENGKAPNYA

Berita Selasa, 28 Januari 2025

Pj. Taufik Hadiri Perayaan Imlek 2576 di TITD Sumber Naga

Suasana meriah menyelimuti perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Sumber Naga Kota Probolinggo, Selasa (28/1) malam. Tidak hanya umat dari etnis Tionghoa yang datang untuk merayakan, masyarakat umum pun turut memenuhi kelenteng berusia lebih dari 150 tahun tersebut. Penjabat Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan, juga tampak hadir di tengah-tengah para warga.

SELENGKAPNYA

Artikel Hukum Senin, 10 Maret 2025

Quo Vadis Putusan MK Dosen PNS Bisa Jadi Advokat

Dengan adanya Putusan MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat, mereka kini dapat membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, termasuk di pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat akses keadilan bagi masyarakat termarjinalkan.

SELENGKAPNYA

Berita Lainnya