MAYANGAN
- Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan (DKUP) memperkuat kelembagaan pengurus Koperasi Kelurahan
Merah Putih (KKMP). Sebanyak 29 koordinator KKMP di Kota Probolingo
rampung mengikuti sosialisasi dan pembekalan sebelum koperasi ini
benar-benar beroperasi.
Kepala DKUP Fitriawati menyampaikan,
kegiatan sosialisasi digitalisasi bagi KKMP sebagai pengenalan program
dan produk bisnis pada Bank Himpunan Negara (Himbara). Dan, menambah
wawasan terkait pengembangan usaha serta memastikan koperasi berjalan
optimal sehingga dapat membantu monitoring dan pendampingan koperasi
secara real-time.
“Sosialisasi
ini telah kami bagi 3 tahap dari 29 kelurahan yang ada dan hari ini
adalah gelombang terakhir yang diikuti oleh 9 kordinator pengawas, dalam
hal ini adalah para lurah dan 60 pengurus Koperasi Kelurahan Merah
Putih,” terangnya.
Sosialisasi diisi materi narasumber dari
DPRD Kota Probolinggo dan HIMBARA yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Selain itu, juga melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan.
Fitriawati juga menegaskan, sebelum KKMP
berjalan, para pengurus dan anggota dapat melakukan pemetaan terhadap
potensi usaha di wilayah masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk
memahami sistem kerja koperasi, strategi bisnis hingga manajemen
keuangan. Pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi mampu berperan
besar dalam menggerakkan roda perekonomian.
Kali
ini, Sosialisasi Digitalisasi bagi KKMP yang dibuka Wakil Wali Kota Ina
Dwi Lestari, diselenggarakan di Aula Badan Kesatuan Politik
(Bangkespol), Kamis (7/8). Dalam sambutannya, Wawali Ina mengungkapkan
pentingnya digitalisasi dalam menjawab tantangan koperasi di era modern.
Pasalnya, sistem digital yang digunakan dalam program ini memungkinkan
pengawasan transparan hingga ke detail pergerakan satu rupiah di
koperasi.
"Menindaklanjuti program Presiden sesuai
Inpres No. 9 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah
Putih, perlu Bapak/Ibu pahami bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah tren,
melainkan sebuah kebutuhan. Sekarang apa-apa juga serba QRIS nggeh. Nah
itu sudah termasuk penggunaan digitalisasi. Apalagi koperasi sebagai
pilar ekonomi kerakyatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi informasi agar tetap relevan dan kompetitif," ujarnya.
Lebih lanjut, Ina menegaskan bahwa
Koperasi Merah Putih bukan koperasi konvensional pada umumnya. Melainkan
hasil instruksi langsung Presiden yang melibatkan koordinasi lintas
kementerian hingga ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab
yang diemban oleh pengurus koperasi harus dilandasi dengan integritas
tinggi dan semangat gotong-royong. Ia juga berharap para peserta
pelatihan dapat menyerap pengetahuan dengan baik dan langsung
menerapkannya dalam operasional koperasi masing-masing. (Dev/fa)