KANIGARAN —
Pemerintah Kota Probolinggo mencatatkan capaian signifikan dalam
penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) tahun 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),
angka kemiskinan di Kota Probolinggo per Maret 2025 turun menjadi 5,69%,
dari sebelumnya 6,18% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,49% poin ini
diapresiasi sebagai hasil nyata dari kerja keras lintas sektor dalam
membangun kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri
Wahyuni, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan langkah-langkah
konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo selama satu
tahun terakhir.
Data tersebut diserahkan secara resmi
kepada Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam sebuah forum di ruang
Command Centre, Rabu (10/9). Forum ini juga membahas metodologi terkini
dalam memahami data kemiskinan secara lebih komprehensif.
"Penurunan
angka kemiskinan ini tidak hanya dilihat dari segi statistik, tetapi
juga menggambarkan bagaimana pemerintah hadir dan bekerja nyata di
tengah masyarakat," ujar Mouna.
Menurut BPS, pengukuran kemiskinan kini
tidak hanya mengacu pada angka absolut, tetapi juga memperhatikan indeks
kedalaman kemiskinan, serta kualitas akses masyarakat terhadap
pendidikan, layanan kesehatan, keterampilan, dan layanan publik lainnya
yang inklusif dan berkeadilan.
Dokter Amin menyampaikan bahwa upaya
mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari penghasilan warga
semata. Akses terhadap layanan dasar merupakan faktor krusial dalam
menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori miskin atau rentan
secara struktural.
“Mungkin seseorang bekerja keras dan
punya penghasilan cukup, tapi jika akses ke pendidikan, kesehatan, atau
layanan dasar lainnya masih sulit dan mahal, maka secara struktural
mereka tetap dalam kondisi rentan. Di sinilah pemerintah harus hadir,
memastikan akses yang adil bagi semua,” tegasnya.
Ia
juga menekankan pentingnya menyediakan layanan publik yang sederhana,
gratis, dan terintegrasi, seperti layanan administrasi kependudukan dan
kesehatan dasar. Menurutnya, hal ini menjadi indikator utama dalam
meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya
soal bantuan sosial. Yang terpenting adalah jaminan bahwa layanan publik
itu mudah diakses, murah, tidak berbelit, dan tepat sasaran. Karena
itu, kami terus memperkuat sistem layanan yang responsif, transparan dan
ramah masyarakat,” tambahnya.
Rilis data kemiskinan 2025 ini akan
menjadi acuan strategis Pemerintah Kota dalam menyusun kebijakan
pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen
untuk melakukan pembaruan data secara berkala, guna memastikan bahwa
setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan
secara akurat dan berkelanjutan. (yul/fa)
