SURABAYA
– Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Perekonomian
Rakyat Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim, yang digelar di Hotel
Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (16/6). Forum strategis ini dibuka
oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak serta dihadiri
jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di
Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Emil Dardak
menyoroti capaian positif kinerja Bank UMKM Jatim sepanjang tahun 2024.
Salah satu indikator utama adalah kenaikan penyaluran kredit produktif
sebesar 10,65 persen, yang mencerminkan komitmen kuat bank daerah ini
dalam mendorong sektor riil dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini menjadi bukti bahwa Bank UMKM Jatim
terus berkembang dan berperan nyata dalam memperluas akses keuangan
hingga ke pelosok,” ujar Emil. Ia juga menambahkan bahwa saat ini BPR
Jatim telah memiliki 32 kantor cabang dan 131 kantor kas di seluruh Jawa
Timur, menjadikannya instrumen penting dalam pembangunan inklusif di
berbagai sektor.
Tahun 2025 menjadi momentum penguatan
program strategis, di mana Bank UMKM Jatim akan memfokuskan penyaluran
pembiayaan pada program-program unggulan seperti Program Kredit
Sejahtera (Prokesra), Kredit Petani Jatim, dan Dagulir. Selain itu,
kredit konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Emas dan Kendaraan Bermotor
tetap menjadi bagian dari layanan pembiayaan bagi masyarakat.
Emil juga mengumumkan pengangkatan Irwan
sebagai Direktur Utama Bank UMKM Jatim yang telah melalui tahapan
seleksi dan penilaian kinerja. “Hasil penilaian dewan komisaris
menunjukkan performa yang baik. Kini tinggal menunggu satu tahapan lagi
yakni fit and proper test dari OJK,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota
Probolinggo, Ina Dwi Lestari, yang hadir bersama Pemimpin BPR Jatim
Cabang Probolinggo I Made Bayuangga, menyambut baik arah kebijakan yang
dicanangkan dalam forum RUPS ini. Ia menegaskan pentingnya memperluas
dukungan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama bagi pelaku UMKM.
“Dalam konteks ketahanan pangan,
penyaluran kredit pertanian menjadi sangat penting. Namun lebih luas
lagi, kami melihat bahwa BPR Jatim sangat potensial untuk mendukung UMKM
di segala bidang baik perdagangan mikro, industri rumahan, hingga
perikanan,” ungkap Ina.
Ia juga menekankan bahwa pembiayaan dari
lembaga keuangan daerah harus diarahkan untuk memperkuat struktur
ekonomi masyarakat, bukan sekadar konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah
daerah siap bersinergi untuk memastikan bahwa manfaat dari berbagai
skema kredit ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus
pada pembangunan inklusif, RUPS ini diharapkan dapat menjadi pijakan
kuat bagi BPR Jatim dalam memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan
ekonomi daerah yang lebih tangguh dan merata. (yul/pin)
