KANIGARAN -
Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti rapat daring yang digelar oleh
Kementerian Dalam Negeri, Rabu (19/3) pagi. Rapat ini membahas tindak
lanjut hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran
2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Ina
Dwi Lestari, Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti serta Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fatchur
Rozi di ruang Command Center kantor pemkot.
Salah satu narasumber dalam rapat,
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan
berbagai tantangan dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini.
Dirinya juga memaparkan data terkait proses pengangkatan dan penetapan
nomor induk bagi ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tahun 2024.
Pemerintah
mempercepat Pengangkatan CASN 2024, Pengangkatan CPNS ditargetkan
selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya paling lambat
Oktober 2025, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ini yang perlu
percepatan dari kita, agar sesuai dengan target sebagaimana arahan Bapak
Presiden,” beber Kepala BKN.
Usai mengikuti rapat, Wakil Wali Kota
Ina Dwi Lestari mengatakan bahwa di Kota Probolinggo, rekrutmen CASN
hanya mencakup pengangkatan PPPK. Seleksi PPPK tahap 1 sudah
dilaksanakan. Pemerintah Kota Probolinggo juga sudah mengajukan usul
penetapan Nomor Induk PPPK ke BKN pada tanggal 17 Februari 2025. Saat
ini dari 47 orang yang lulus seleksi PPPK dan diusulkan penetapan NI
PPPK-nya, yang sudah ditandatangani perteknya sejumlah 40 PPPK.
Senada dengan pernyataan Wakil Wali Kota
Ina, Kepala BKPSDM Kota Probolinggo, Fatchur Rozi menegaskan bahwa
pengangkatan PPPK Tahun 2024 masih menunggu keputusan pertimbangan
teknis (pertek) dari BKN. Setelah keputusan tersebut diterbitkan,
pemerintah daerah dapat melaksanakan pelantikan bagi peserta yang lulus
seleksi.
“Yang
jelas di Kota Probolinggo sendiri sudah kami lakukan usulan NIP,
tinggal perteknya turun dari BKN, masih diproses di sana, setelah itu
bisa turun ke daerah untuk ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), untuk
bisa melantik, langsung kita lakukan di bulan berikutnya, setelah
turunnya itu, tidak ada masalah,” jelas Fatchur Rozi.
Diketahui, dalam seleksi tahap pertama
Tahun 2024, sebanyak 123 peserta mengikuti proses seleksi. Dari jumlah
tersebut, 47 orang dinyatakan lulus sebagai PPPK. Sementara itu, seleksi
tahap kedua masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan lebih
lanjut oleh BKN. “Yang tahap II nanti, tinggal menunggu informasi kapan
jadwal mulainya seleksi, himbauan saya agar persiapkan dengan tetap
belajar, seleksi tetap akan berjalan, kita menunggu jadwal dari BKN,”
tambah Kepala BKPSDM itu. (dp/uby)