MAYANGAN –
Program Sekolah Rakyat akan segera dimulai di Kota Probolinggo. Untuk
memastikan kelancaran program pemerintah pusat tersebut, Wali Kota dr.
Aminuddin meninjau beberapa aset pemerintah kota yang akan digunakan
sebagai lokasi penyelenggaraan, Jumat (28/3) pagi. Beberapa aset yang
ditinjau antara lain Rusunawa Mayangan (Kronong), SD Negeri Mayangan 4,
Balai Benih Ikan Kedung Asem, serta beberapa titik di Kelurahan Ketapang
dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Program ini ditargetkan mulai berjalan
pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian
dalam peninjauan ini mencakup rasio siswa dengan ruang belajar, rencana
kebutuhan ruangan, sarana dan prasarana penunjang, serta luasan aset
yang tersedia. Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan bahwa Kota
Probolinggo telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek
percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kita
salah satu alternatif utama dari Kemensos untuk menjadi tempat
percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia, makanya kita siap-siap ini.
Pada pagi hari ini saya ingin memastikan bahwa kesiapan itu berjalan
sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” jelas wali
kota.
Dari hasil peninjauan, wali kota menilai
bahwa fasilitas di Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Mayangan 4 paling
cocok untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. Ia
juga menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk merealisasikan proyek
ini.
“Alhamdulillah kita dari segi lahan
siap, kemudian dari segi untuk percepatan proses pembelajaran artinya
penggunaan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dalam hal ini rusunawa
kemudian ada SD yang tidak termanfaatkan itu sudah siap, kemudian nanti
mulai proses pembangunan,” kata dr. Amin.
Wali Kota dr. Amin berharap pada tahun
ajaran baru nanti, Sekolah Rakyat dapat dibuka untuk jenjang SMP atau
SMA dengan tetap memperhatikan keputusan dari pemerintah pusat. “Kalau
melihat perkembangannya, di SMP atau SMA nanti, kita ikuti perkembangan
nanti ya,” tambahnya.
Sementara itu, sebagai leading sektor
program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Kepala Dinas Sosial PPPA Rey
Suwigtyo menyampaikan bahwa setelah lokasi ditetapkan, pembangunan
serta proses seleksi peserta didik akan dilakukan langsung oleh
pemerintah pusat.
“Proyek ini kan sifatnya nasional, dari
pusat ke daerah, kita hanya menyediakan area saja untuk dibangun oleh
pemerintah pusat, sama kita menyediakan untuk siswa, itupun nanti yang
melakukan seleksi dari pemerintah pusat juga, jadi kita sekali lagi
hanya menyediakan lahan sama anak-anak kota untuk masing-masing jenjang
pendidikan,” terang Tiyok sapaan akrabnya
Dalam
kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti
Romlah, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus
bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Yakni sebagai
upaya untuk memutus mata rantai dari kemiskinan di Indonesia.
“Karena harapannya ini kan betul-betul
memutus mata rantai kemiskinan, jadi anak-anak yang memang mau mengubah
dirinya ya, jadi semangat untuk belajar, ini harapannya harus mau di
boarding school (asrama, -red) artinya mau tidak kumpul dengan keluarga
tetapi full di boarding school sehingga bisa dicetak karakternya
kemudian mereka berkelanjutan terus sampai nanti ke jenjang kuliah,”
terang Kadis Siti Romlah.
Turut bersama dalam peninjauan
diantaranya Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum,
Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD serta Kepala perangkat daerah
terkait. (dp/pin)
