Pemkot Probolinggo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (7/7), di Ruang Rapat Nawasena BPPKAD. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, BPPKAD, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Baperinda, serta mitra wilayah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Wonoasih dan Kanigaran.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dodik Hermawan, memberikan materi penyuluhan dan penerangan hukum guna mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Kota Probolinggo.

Dodik mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI, secara nasional terdapat 1.542 lahan yang telah diverifikasi untuk survei. Dari jumlah tersebut, 178 lahan telah disurvei, 1.399 belum disurvei, dan 127 lahan telah terverifikasi siap dibangun. “Fokus kita hari ini adalah percepatan proses lahan pinjam pakai dari Pemda. Apakah lahan yang kita ajukan benar-benar memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kesiapan lahan untuk pembangunan dapur MBG SPPG. Ia menyampaikan koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot sangat dibutuhkan, terutama dalam penyiapan administrasi dan kelayakan lahan.

Tiga lokasi calon dapur MBG SPPG diusulkan untuk Kota Probolinggo tahun 2025, yakni;

1. Tanah di Jl. PO Nusantara (belakang SMPN 7), Kelurahan Kanigaran – Luas ± 2.000 m², Sertifikat Hak Pakai No. 84/2021.
2. Tanah di Jl. Mawar Permai, Kelurahan Sukabumi – Luas ± 2.430 m², Sertifikat Hak Pakai No. 54/2021.
3. Tanah dan bangunan di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Curahgrinting (eks. PT UTB/Ganesha) – Luas ± 4.350 m², Sertifikat Hak Pakai No. 20/2020.

Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menyampaikan bahwa sasaran program MBG sebanyak 49.604 jiwa, terdiri dari 170 anak TPA, 2.003 anak KB, dan 47.431 siswa SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB. Namun, angka ini belum termasuk ibu hamil dan anak-anak penderita stunting yang juga menjadi perhatian program ke depan.

Wali Kota Probolinggo, H. Aminuddin, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Jawa Timur. "Ini menjadi agenda penting dalam koordinasi kami dengan kepala daerah se-Jatim terkait SPPG, termasuk dalam memastikan persyaratan dan kriteria dari pusat terpenuhi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, menegaskan perlunya segera melakukan tindakan nyata. “Alhamdulillah, ada keterbukaan dari tim MBG menyampaikan segala kendala yang selama ini menghambat. Ini jadi acuan awal kami untuk bergerak. Saya tangkap sinyal bahwa aksi ini harus segera direalisasikan. Titik koordinat lokasi akan segera disampaikan ke pusat agar proses persetujuan bisa dipercepat,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati dan Asisten Pemerintahan Madihah. Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif, menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Probolinggo. (dy/uby)