Penguatan Peran Disabilitas dalam Demokrasi, Pemkot Gelar Sosialisasi Inklusivitas

MAYANGAN – Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Disabilitas dalam Kehidupan Berdemokrasi, yang secara resmi dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, pada Rabu (23/7). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang inklusif.

Wali Kota Aminuddin menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Kota inklusif berarti kota untuk semua. Kita akan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk teman-teman disabilitas,” tegasnya.

Ia juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah kota dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif sejak awal masa jabatannya. “Kami sudah mulai sejak saya dilantik untuk mengintegrasikan teman-teman disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan politik. Kota Situbondo sudah menjadi contoh kota ramah disabilitas, dan kami ingin Probolinggo mengikuti jejak tersebut,” ujarnya.

Dalam bidang pendidikan, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa lebih dari 200 guru telah dilatih secara khusus untuk menangani siswa disabilitas di tingkat dasar dan menengah. “Kami telah melatih lebih dari 200 guru untuk menangani siswa disabilitas, agar mereka tidak terisolasi dalam proses pendidikan di tingkat dasar dan menengah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aminuddin berharap penyandang disabilitas dapat semakin aktif dalam dunia politik dan demokrasi. “Kami ingin teman-teman disabilitas tidak hanya sekadar hadir, tetapi berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Di masa depan, saya berharap kita bisa melihat lebih banyak wakil dari disabilitas di DPRD atau bahkan di tingkat legislatif nasional,” tuturnya.

Aminuddin juga mengingatkan agar tidak ada lagi persepsi negatif terhadap disabilitas yang datang ke instansi pemerintah. “Sering kali masyarakat memandang mereka hanya ingin meminta bantuan. Padahal, mereka juga ingin berdiskusi dan berpartisipasi dalam membangun demokrasi kita,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Bakesbangpol, Muhammad Son Haji menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung perspektif gender, dengan fokus pada peningkatan peran disabilitas dalam proses demokrasi di Kota Probolinggo. “Kami mengundang 50 orang penyandang disabilitas dari seluruh kota. Meskipun terbatas, ini adalah langkah awal untuk menciptakan kota yang lebih inklusif,” ujar Muhammad Son Haji.

Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari DPRD dan Dewan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memberikan wawasan mengenai pentingnya partisipasi disabilitas dalam politik dan pemerintahan. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara penyandang disabilitas dan para narasumber.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Kota Probolinggo dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. (es/uby)