KANIGARAN –
Dalam upaya mempercepat digitalisasi daerah dan implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Tim Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Probolinggo menggelar High
Level Meeting 2025 di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo pada
Kamis (13/3).
Ketua TP2DD Kota Probolinggo yang juga
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg. Ninik Irawibawati, dalam
laporannya menjelaskan, tujuan utama dari implementasi ETPD. "Adapun
maksud dan tujuan implementasi ETPD yakni, meningkatkan akuntabilitas
dan transparasi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan
sinergitas keuangan daerah, meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah PAD, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital
masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, meningkatkan integrasi
ekonomi dan keuangan digital," jelasnya.
Sekda
Ninik juga memaparkan beberapa program unggulan yang sudah dijalankan
untuk mendukung digitalisasi ini. "Kami punya program unggulan dan
inovasi antara lain, QRISPY (Qris For Your Parkir Payment)
Pembayaran menggunakan QRIS pada retribusi parkir ditepi
jalan/insidentil, e-Retribusi (Retribusi secara elektronik) penetapan
SKRD dan Pembayaran SSRD Retribusi secara digital dan, AMANAH (Aplikasi
Manajemen Aset Daerah) Aplikasi manejemen aset daerah oleh pengguna
barang di setiap perangkat daerah," imbuhnya.
Dalam dalam kesempatan yang sama, Kepala
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Febrina, turut memberikan
paparan mengenai perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (IETPD) di Kota Probolinggo. Febrina menyebutkan bahwa
IETPD Kota Probolinggo menurun dari 97,5% pada semester pertama 2024
menjadi 96,3% pada semester kedua 2024.
"Nilai maksimal 100% dicapai oleh aspek
implementasi dan lingkungan strategis. Namun terdapat aspek realisasi
yang masih memperoleh nilai 62,5% serta kendala kurangnya minat
masyarakat dalam non tunai," ujarnya.
Febrina
mengusulkan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat peningkatan
edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara bertransaksi non
tunai.
"Kendala kurangnya minat masyarakat
dalam bertransaksi non tunai, dapat diminimalisir melalui penambahan
frekuensi edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pembayaran secara
non tunai dan bagaimana cara pembayaran non tunai serta, pemberian
gimmick kepada masyarkat yang telah bertransaksi secara non tunai,"
tambahnya.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin,
menyambut baik program percepatan digitalisasi di kota ini agar capain
kinerja meningkat di tingkat nasional. "Melalui pertemuan ini semangat
kita yang baru menginspirasi bagi semua tim yang hadir untuk betul-betul
melaksanakan program digitalisasi sehingga capaian kinerja kita yang
masih dibawah level nasional bisa lebih tinggi lagi, apalagi kita kota
kecil komunikasi bisa lebih cepat dilakukan, kolaborasi, sinergitas bisa
dilakukan dengan baik," ujarnya.
dr.
Aminuddin juga memberikan masukan terkait langkah percepatan
digitalisasi. "Untuk percepatan ini harus ada yang menarik, maksud saya
selama enam bulan ini dalam proses kebiasaan pembayaran secara tunai ke
non tunai masyarakat diberi subsidi, kalau lebih murah meskipun sedikit
pasti lebih menarik," harapnya.
Acara ini juga diisi dengan sesi tanya
jawab dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, seperti Wakil Wali
Kota Probolinggo, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Malang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, Pimpinan
BPD Jatim Cabang Probolinggo, serta pejabat di lingkungan Pemkot
Probolinggo. (crl/uby)