KANIGARAN -
Selasa (25/3) di Ruang Command Center, Anggota Forum Kooordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wawali Ina Dwi Lestari, Sekda drg. Ninik
Ira Wibawati, para asisten, staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial (PKS) Kota Probolinggo Bulan Maret Tahun 2025 yang dipimpin oleh
Wali Kota dr. Aminuddin. Rakor ini juga diikuti oleh sejumlah kepala
perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Probolinggo via daring dari
tempat kerja masing-masing.
dr. Amin merinci pokok bahasan dalam
rapat itu. Diantaranya, ketersediaan bahan pokok, elpiji serta BBM di
pasaran. “Hendaknya selalu dimonitor agar masyarakat tidak kesulitan
mendapatkannya. untuk itu dinas terkait terus bersinergi dan bekerjasama
dengan instansi yang berwenang sehingga tidak menimbulkan konflik di
masyarakat,” tuturnya.
Kedua
adalah menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H untuk
menghindari kemacetan dibeberapa ruas jalan yang dipakai untuk
berjualan takjil, parkir truk sembarangan di jalan anggrek dan jalan
raden wijaya. Ketiga, maraknya penyalahgunaan narkoba di Kota
Probolinggo dan penjualan miras dengan prosentasenya melebihi ketentuan
yang telah ditetapkan disinyalir sudah merambah di beberapa tempat.
“Kepada POLRI agar bersinergi dengan
instansi dan dinas terkait dapatnya melakukan sidak serta operasi
penertiban dan memberikan sanksi agar peredaran tidak semakin meluas
serta mengambil langkah konkrit agar tidak meluas. Jika perlu meninjau
kembali kesesuaian peraturan perundangan yang mengatur dengan kondisi di
lapangan saat ini,” serunya.
Keempat, ia mengimbau warganya jika
mudik atau bepergian dan rumah dalam kondisi kosong agar melaporkan dan
menitipkan barang berharganya di kantor polsek setempat sebagai tindakan
preventif kriminalitas yang semakin meningkat menjelang Hari Raya
Idulfitri 1446 H.
Banyaknya pengaduan masyarakat tentang
layanan kesehatan utamanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan
adanya kebijakan baru dari BPJS juga menjadi perhatian dari dr. Amin.
Untuk itu, ia meminta dinas terkait dapatnya berkoordinasi dengan BPJS
untuk melaksanakan sosialisasi yang lebih intens agar tidak menimbulkan
konflik di masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKPPP) menyampaikan bahwa kondisi
ketersediaan pangan dan kebutuhan semuanya berada pada di titik yang
normal artinya surplus, hingga dapat disimpulkan, kondisi untuk Kota
Probolinggo sampai dengan pasca lebaran aman.
Aries
juga menyinggung soal HET pembelian gabah oleh Bulog. Menurutnya, ia
bersama TNI sudah melakukan sosialisasi koordinasi pada
kelompok-kelompok tani menyangkut penyerapan gabah oleh Bulog dengan
harga yang saat ini mencapai Rp. 6.500 gabah kering panen per
kilogramnya.
“Insyaallah para petani ke depannya
sudah tidak pusing lagi dan ini sudah instruksi langsung dari Bapak
Presiden bahwa pihak penggilingan pun juga harus pada harga yang sama.
Jadi tidak ada gap antarpihak swasta dan pemerintah dalam rangka
pembelian gabah di tingkat petani,” urainya.
Sebagai penutup, dr. Amin menyoroti soal
fenomena sound horeg di wilayah Kota Probolinggo yang marak terjadi di
malam hari. “Sekarang semua pihak perlu mengantisipasi bersama-sama
mulai dari kepala perangkat daerah, camat, lurah, linmas, masyarakat,
ketua RT/RW sudah kita siagakan, termasuk Polres, KODIM, Intel untuk
terus berkomunikasi dan berkoordinasi. Mudah-mudahan Kota Probolinggo ke
depannya terus terjaga keamanan dan ketertibannya,” pungkasnya. (dy/pin)
