PT. KTI dan Pemkot Diskusikan Langkah Konkret Atasi Masalah Kampung Dok Mayangan

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) pada Selasa (11/3) siang, sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kampung Dok Mayangan. Audiensi ini berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota dr. Aminuddin dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Ninik Ira Wibawati, Camat Mayangan Agus Dwiwantoro, Lurah Mayangan Iwan Arif, serta perwakilan instansi terkait, seperti Bappeda Litbang, Dinas PUPR Perkim, dan DLH Kota Probolinggo.

PT. KTI yang beroperasi di wilayah RT 01 dan RT 02 RW 06 Kelurahan Mayangan, atau yang dikenal dengan nama Kampung Dok Mayangan, merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan plywood dan produk berbahan dasar kayu. Sejak tahun 2004, warga di sekitar kawasan tersebut mengeluhkan dampak polusi dari aktivitas produksi Perusahaan ini.

Polusi yang ditimbulkan oleh PT. KTI telah berdampak pada kualitas hidup warga Kampung Dok, termasuk banjir yang sering terjadi saat musim hujan, yang berdampak pada 202 Kepala Keluarga (KK). Warga pun menuntut ganti rugi atas kerusakan lahan dan bangunan serta meminta pemerintah untuk menyediakan lahan relokasi.

Wali Kota Aminuddin menyambut baik audiensi ini dan mengapresiasi kehadiran Executive Official PT. KTI, Mohammad Zubair beserta jajaran. Ia menyatakan bahwa, sebagai kepala daerah, ia sangat terbuka untuk menangani masalah yang terjadi di Kampung Dok. “Sebagai bagian dari program saya, yaitu Probolinggo Bersolek, saya ingin Kampung Dok bisa ikut dalam perubahan positif tersebut,” ujar Wali Kota Aminuddin.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin berharap PT. KTI bisa berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Mohammad Zubair, perwakilan PT. KTI, menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah ini. Ia juga mengklarifikasi bahwa sejauh ini tidak ada pembicaraan atau rencana dari perusahaan terkait relokasi warga, meskipun ada anggapan di masyarakat bahwa PT. KTI akan melakukan hal tersebut.

“Jadi ketika tadi ditanya oleh Bapak Wali Kota, apakah PT. KTI siap, tentu saja kami pun kesulitan untuk menjawab, karena memang tidak ada pembicaraan dari kami ataupun rencana dari pabrik untuk memindahkan masyarakat. Dan itu saya kira pekerjaannya (relokasi) dari pemerintah kota,” ujarnya.

Zubair juga berharap audiensi ini bisa memperkuat hubungan antara PT. KTI dan masyarakat sekitar. “Ke depan PT. KTI berusaha bekerja sama dengan masyarakat, misal memakai jasa mereka sehingga hubungan timbal balik yang baik,” tambahnya. (dy/uby)