Rangkul Stakeholder dan Instansi Vertikal, Pemkot Probolinggo Serius Tangani Stunting

KANIGARAN – Upaya mengurangi angka stunting adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik, berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Pemerintah Kota Probolinggo pun terus berupaya untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting. Hari ini, Selasa (26/11), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Probolinggo melaksanakan Rembug Stunting yang diadakan di salah satu kafe di tengah kota.

Acara ini dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, perwakilan Forkopimda Kota Probolinggo, Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Wawan Soegyantono, dan tampak hadir pula Pj Ketua TP PKK Kota Probolinggo Nurani Chasfah. Peserta yang hadir sebanyak 100 orang dari perangkat daerah di lingkungan Kota Probolinggo dan tim dari Dinkes PPKB.

Capaian prevalensi stunting di Kota Probolinggo pada tahun 2022 berdasarkan survei tahunan Kementerian Kesehatan yakni pengukuran SSGI sebesar 23,05 persen dan pada tahun 2023 berdasarkan pengukuran SKI menjadi sebesar 31,08 persen. Kemudian jika dibandingkan dengan pengukuran bulan timbang yang dilakukan di posyandu pada tahun 2022 sebesar 12,13 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,81 persen.

Menurut Pj Taufik perbedaan perhitungan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk mengabaikan masalah stunting di Kota Probolinggo, namun bagaimana aksi nyata dalam upaya penurunan prevalensi stunting dapat terlaksana efektif.

“Giat memerangi stunting ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo ataupun instansi vertikal saja, namun seluruh elemen masyarakat. Jadi, selain rencana aksi konkret, yang dibutuhkan juga sosialisasi ataupun penyebaran informasi harus sama-sama disampaikan ke seluruh masyarakat,” ucap Pj Taufik.

Disampaikan juga oleh Kepala Dinkes PPKB, NH Hidayati, selain sebagai media informasi, giat ini juga sekaligus penegasan kepala daerah kepada segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, instansi vertikal/BUMN/ BUMD/perbankan/perusahaan/swasta, stakeholder terkait serta masyarakat untuk bersama-sama dan partisipatif mendukung Wali Kota Probolinggo mewujudkan komitmen percepatan penurunan stunting.

“Giat ini juga untuk merumuskan, menyepakati dan meningkatkan  kerjasama untuk mewujudkan target penurunan stunting di Kota Probolinggo tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan,” ucap Kadis Ida – sapaan akrabnya.

Pada giat rembug ini, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Kota Probolinggo dalam optimalisasi penurunan stunting. Penandatanganan diawali oleh Pj Wali Kota Probolinggo, Ketua DPRD, Plh Sekda, Pj Ketua TP PKK, perwakilan Polres Probolinggo Kota, Perwakilan Kodim 0820 Probolinggo, Kemenag, Asisten Pemerintahan, Inspektorat, Bank Jatim, Baznas dan perangkat daerah terkait.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemkot Probolinggo dalam optimalisasi penurunan stunting diantaranya ialah intervensi sensitif, intervensi spesifik, dan inovasi yang melibatkan peran serta masyarakat.

Menurut Plh Sekda Wawan Soegyantono, Pemkot Probolinggo telah menganggarkan sebesar Rp 8 milyar untuk optimalisasi penurunan stunting di tahun 2024 ini.

“Upaya-upaya tersebut, khususnya upaya sensitif, telah memberikan kontribusi sebesar 70% dalam optimalisasi penurunan stunting seperti pemberian bantuan jamban sehat oleh Dinas PUPR, BAZNAS dan KOPRI serta kegiatan gemar makan ikan yang dilakukan di posyandu dan sekolah serta pembagian hasil pekarangan pangan lestari kepada keluarga beresiko stunting yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,” pungkas Wawan Soegyantono. (sit/pin)