KANIGARAN –
Senin (1/9), Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
menggelar Koordinasi Teknis mengenai Pembahasan Progres Operasional dan
Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di lima
kabupaten/kota Jawa Timur. Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin pun
mengikuti giat ini secara daring di ruang Command Center Kantor Wali
Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sendiri menjadi salah satu daerah
yang sudah aktif menjalankan program tersebut.
Dalam giat ini, dr. Aminuddin,
didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono,
Kepala DKUP Fitriawati, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot
Probolinggo, serta 5 daerah di Jawa Timur.
Bertindak sebagai moderator, M. Saleh
Nugrahadi dari Kemenko Pangan RI memaparkan tindak lanjut peluncuran
kelembagaan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya sinergi
lintas sektor, mulai dari pilar operasionalisasi, akses pembiayaan,
hingga penguatan kapasitas SDM melalui digitalisasi proses bisnis dan
database.
.jpeg)
“Kami
berharap koordinasi lintas instansi dapat lebih baik, sehingga Koperasi
Merah Putih benar-benar menjadi pilar peningkatan perekonomian desa,”
ujar Saleh.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa tujuan
program ini tidak hanya membentuk koperasi baru, tetapi juga memperkuat
koperasi yang sudah ada.
“Kami ingin menarik koperasi yang telah
berjalan agar bisa menjadi pusat pelatihan bagi pengurus dan pengawas,
sekaligus mendapatkan pendampingan kelembagaan KDMP,” jelas Sugeng.
Perwakilan KKP, Catur Sarwanto,
menambahkan bahwa survei data koperasi menjadi aspek penting agar
pelaporan berjalan optimal. Menurutnya, dari enam wilayah—Kota
Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Banyuwangi, dan
Bondowoso—masih ada 268 Koperasi Merah Putih yang belum disurvei.
“Survei ini menjadi dasar pemantauan dan evaluasi agar Koperasi Merah Putih lebih transparan dan akuntabel,” tegas Catur.
Sementara,
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan komitmennya untuk
memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai solusi nyata bagi
masyarakat. Ia mencontohkan rencana distribusi beras murah melalui
koperasi.
“Di Kota Probolinggo sudah ada 29
Koperasi Merah Putih yang berjalan legal secara administrasi. Kendala
memang masih ada, terutama soal permodalan, namun pemerintah terus
mencari strategi agar semua koperasi benar-benar bermanfaat bagi
masyarakat,” jelas Aminuddin.
Ia menambahkan, Pemkot Probolinggo
segera menyalurkan beras medium SPHP melalui koperasi dengan harga
maksimal Rp12.500 per kilogram.
“Pesan saya, manfaatkan koperasi ini
sebaik-baiknya. Dengan koperasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan
beras murah dan stabilitas harga pangan bisa terjaga,” pungkasnya. (vv/pin)
