KANIGARAN –
Kolaborasi Pemerintah Kota Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Probolinggo membuahkan “Bromo Cantik Bersolek”, yang
disosialisasikan Kamis (11/9) di Ruang Command Center Kantor Wali Kota.
Sosialisasi hybrid ini dibuka Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin
didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Madihah menjelaskan kegiatan ini untuk memberikan
pengetahuan kepada perangkat daerah, kelurahan, dan pihak terkait
mengenai Bromo Cantik Bersolek, sekaligus sebagai langkah awal persiapan
pelaksanaan pada tahun 2025.
Peserta luring dari perangkat daerah
terkait seperti Bapperida, Dinas Sosial PPPA, Dispopar, DKUP, camat dan
lurah se-Kota Probolinggo. Sementara peserta daring ada agen statistik
kelurahan dan pekerja sosial masyarakat se-Kota Probolinggo. Narasumber
sosialisasi dari DPRD serta BPS setempat.
Dalam
sambutannya, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya pemutakhiran
data sebagai dasar perencanaan pembangunan. “Bromo Cantik merupakan
kolaborasi antara BPS dan Pemkot. Supaya data yang kita kelola real dan
terupdate, karena data ini sangat penting untuk proses perencanaan
pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan rilis data
enam bulan terakhir, angka kemiskinan di Kota Probolinggo turun 0,49
poin menjadi 5,69 persen. “Ini menjadi patokan dan hal pokok bagi
teman-teman kelurahan. Kita harus tepat sasaran, terutama pada desil
1–5. Program yang kita lakukan, baik nasional, regional maupun kota,
benar-benar harus mengentaskan kemiskinan. Target lima tahun ke depan
kita bisa menurunkan lagi angka kemiskinan menjadi 2 poin,” tegasnya.
Dokter Amin menekankan agar capaian
tersebut tetap terkendali melalui data yang akurat dan terupdate.
Pemutakhiran data direncanakan pada November mendatang. “Namanya desil
ini fluktuatif, harapannya desil bisa naik. Dengan begitu, pencapaian
pembangunan lebih terukur dan dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat,” tandasnya.
Sementara
itu, Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menyatakan
kesiapan jajarannya dalam mendukung keberhasilan program ini. “BPS
adalah garda terdepan dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Meskipun
SDM kami hanya 19 orang, kami siap melakukan pembinaan statistik kepada
bapak dan ibu di perangkat daerah maupun kelurahan,” ujarnya.
Sedangkan narasumber dari DPRD Kota
Probolinggo, Endang, menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif
tidak hanya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah, tetapi juga
mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Dalam konteks Bromo Cantik Bersolek,
DPRD bertugas memastikan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat
dan relevan benar-benar diterapkan. Fungsi pengawasan ini penting agar
data yang dikumpulkan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang
tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat Probolinggo,”
terangnya. (sit/fa)