JAKARTA –
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menghadiri pengarahan nasional
dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang digelar di Hotel Fairmont,
Jakarta, Senin (4/8). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam
mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam
reformulasi dan pelaksanaan Program Adipura Baru tahun 2025.
Pertemuan yang dihadiri para kepala
daerah se-Indonesia ini menandai dimulainya tahapan penilaian Program
Adipura 2025, serta mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional
yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
Arahan Menteri LHK ini merupakan bagian
dari upaya menindaklanjuti target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah pusat telah menetapkan target
pengelolaan sampah sebesar 51,21% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun
2029.
Dalam
paparannya, Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa isu
pengelolaan sampah adalah persoalan krusial yang membutuhkan komitmen
nyata, bukan sekadar wacana.
“Pengelolaan sampah bukan hal yang
rumit, tapi implementasinya memang berat. Jika tidak melangkah sekarang,
kapan lagi? Presiden sangat serius terhadap isu sampah ini,” tegasnya.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional (SIPSN) tahun 2023 menunjukkan, timbulan sampah nasional telah
mencapai 56,63 juta ton per tahun atau sekitar 0,7 kg per orang per
hari. Namun, hanya sekitar 39,01% (22,09 juta ton) yang berhasil
dikelola dengan benar, sementara sisanya (60,99% atau 34,54 juta ton)
masih mencemari lingkungan melalui pembuangan ilegal, pembakaran
terbuka, hingga masuk ke badan air.
Jika pola pengelolaan tidak diubah,
diperkirakan total timbunan sampah di TPA dalam 30 tahun ke depan akan
mencapai Rp 1,72 miliar ton. Karena itu, pemerintah mendorong
transformasi sistemik dengan prinsip utama “hanya residu yang masuk ke
TPA”.
Langkah-langkah strategis diarahkan pada
pengelolaan berbasis sumber, seperti pemilahan sampah rumah tangga,
pemrosesan melalui TPS3R, bank sampah, rumah kompos, teknologi maggot
BSF, hingga fasilitas RDF dan sanitary landfill. Pemerintah juga
mendorong pembangunan infrastruktur seperti Waste to Energy (WTE) dan
Material Recovery Facility (MRF) dengan melibatkan kolaborasi antar
daerah.
Reformulasi Program Adipura kini
mengusung pendekatan green leadership dan circular economy, menjadikan
Adipura bukan sekadar penghargaan, tetapi instrumen strategis dalam
penguatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
Empat kategori penilaian Adipura yang
dipaparkan meliputi Kota Kotor – TPA masih open dumping, ada TPS liar,
pengelolaan di bawah 25%. Kemudian Sertifikat Adipura – TPA minimal
controlled landfill, pengelolaan ≥25%, sarpras belum memadai. Kategori
Adipura – TPA controlled/sanitary landfill, pengelolaan 25–50%, sarpras
dan anggaran cukup. Sedangkan Adipura Kencana – TPA sanitary landfill
hanya terima residu, pengelolaan 50–100%, sarpras sangat baik dan tanpa
TPS liar.
Menteri
Hanif Faisol Nurofiq juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat
dalam pemilahan sampah dari rumah, serta membangun rantai nilai
pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Hal ini
mendukung target nasional menuju Zero Waste dan Zero Emission pada tahun
2050 serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin
menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan penuh untuk
mengikuti tahapan pembinaan Program Adipura yang berlangsung dari
Agustus hingga Desember 2025.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar
Kota Probolinggo mampu meraih predikat Adipura Kencana, dengan catatan
seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bergerak bersama secara
konsisten.
"Ini adalah momentum penting untuk
membangun kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kami siap
berkomitmen, dan terus berbenah agar Kota Probolinggo bisa menjadi kota
yang tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan," ujarnya.
Menyambut penilaian Adipura ini,
Pemerintah Kota Probolinggo pun melibatkan berbagai elemen tak
terkecuali para pegawai. Salah satunya, menggelar kerja bakti di
sejumlah titik di Kota Probolinggo, yang diikuti seluruh pegawai
Perangkat Daerah. (sit/fa)
