KANIGARAN -
Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada Selasa (29/7) pagi di Command
Center. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr.
Aminuddin dan dihadiri para asisten, staf ahli serta unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sementara itu, para kepala
perangkat daerah, camat, dan lurah turut bergabung secara daring.
Dalam arahannya, Wali Kota Aminuddin
menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan keamanan menjelang
peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, yang akan
dirayakan pada Agustus mendatang.
“Kita ingin perayaan kemerdekaan tahun
ini berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan meriah. Semua
pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus berkolaborasi agar
sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan
HUT RI tahun ini lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar
Aminuddin.
Untuk
mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk
panitia khusus HUT RI dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan
bendera Merah Putih serta memasang ornamen kemerdekaan di lingkungan
masing-masing. “Kita telah menyiapkan berbagai atribut seperti bendera,
umbul-umbul, lampu hias di jalan-jalan utama, serta akan mengadakan
lomba gapura dan lomba lampu hias agar HUT ke-80 RI benar-benar
semarak,” tambahnya.
Selain itu, wali kota juga menyinggung
agenda besar lainnya, yakni peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo pada
bulan September mendatang. Dalam rangka penataan kota, Aminuddin
menyampaikan rencana relokasi para pedagang kaki lima (PKL) dari area
sekitar Alun-Alun ke beberapa titik baru, seperti GOR A. Yani, Stadion
Bayuangga, kawasan Pecinan di sekitar Klenteng GOR Tri Dharma, wilayah
utara Mayangan, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), serta pengalihan
Pasar Minggu ke sekitar Jalan Suroyo.
"Relokasi ini dilakukan agar wajah kota
semakin tertata. Tapi kami juga sadar, perubahan ini berpotensi
memunculkan resistensi atau ketidaktertiban, sehingga perlu ada
sosialisasi dan pendekatan dari pihak terkait," terangnya.
Wali Kota Aminuddin menginformasikan
bahwa program penataan ini akan mulai direalisasikan pada tahun 2025 dan
akan dilanjutkan dengan relokasi di kawasan Jalan Cokro Aminoto, Jalan
Mastrip, dan Wonoasih pada tahun 2026. “Semua ini perlu dikomunikasikan
dengan baik untuk mencegah potensi konflik sosial dan mendukung
transformasi Kota Probolinggo yang lebih tertib dan berdaya saing,”
jelasnya.
.jpeg)
Dalam
kesempatan yang sama, Wali Kota Aminuddin juga mengimbau masyarakat
untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban, khususnya terhadap
maraknya penjualan minuman keras (miras), peredaran narkoba, dan
penggunaan sound system horeg. Pemerintah Kota telah bekerja sama dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa haram sound
horeg karena dinilai meresahkan masyarakat.
“Mudah-mudahan sinergi antara
pemerintah, forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat bisa terus
ditingkatkan demi menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran
pembangunan Kota Probolinggo,” tutupnya.
Sementara itu, Wakapolresta Probolinggo,
Kompol Didit Wahyu menyoroti potensi gangguan kamtibmas, terutama aksi
kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) yang masih sering terjadi. “Banyak
kasus terekam CCTV, namun penyebabnya sering kali kelalaian pemilik
kendaraan dan kurangnya kepedulian lingkungan. Untuk itu, kami imbau
agar masyarakat kembali mengaktifkan siskamling di wilayah
masing-masing,” tegasnya. (dy/uby)
