KADEMANGAN–Wali
Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menerima kunjungan kerja dari
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam rangka
pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat kelurahan, khususnya di
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Selasa (27/5).
Acara yang berlangsung di Pendopo
Kelurahan Ketapang ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Sistem
Distribusi Pangan Kemenko Pangan RI, Mochamad Saleh Nugrahadi, Analis
Kebijakan Ahli Madya Kemenko Pangan, Yenung Secasari, serta perwakilan
dari Kementerian Hukum dan HAM RI, termasuk Kepala Divisi Pelayanan
Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko.
Dalam sambutannya, Wali Kota dr.
Aminuddin menyampaikan rasa syukurnya atas kunjungan tersebut. Ia
menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung penuh
program nasional tersebut, termasuk percepatan proses legalitas koperasi
yang saat ini dikawal langsung oleh notaris bersama Kemenkumham. Ia
juga melaporkan bahwa saat ini terdapat koperasi aktif di tiap
kelurahan, yang sebagian akan bertransformasi menjadi Koperasi Merah
Putih.
"Beberapa
koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita, telah menunjukkan
perkembangan dengan omzet mendekati Rp.1 miliar. Ini akan menjadi
pondasi kuat dalam membangun Koperasi Merah Putih," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga tengah
mendorong sinergi antara koperasi dan pelaku UMKM. Melalui e-katalog
lokal, produk makanan dan minuman UMKM kini diwajibkan menjadi konsumsi
utama dalam kegiatan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa kekuatan
UMKM di Kota Probolinggo telah mencapai lebih dari 15.000 unit usaha,
tersebar rata di seluruh kelurahan.
Wali Kota Aminuddin mengatakan bahwa
Pemerintah Kota Probolinggo, bersama seluruh elemen masyarakat hingga
tingkat kelurahan, siap mendukung dan menjalankan koperasi ini sebagai
pengejawantahan visi Presiden RI dalam membangun Indonesia dari tingkat
desa dan kelurahan.
"Insyaallah, kami menargetkan seluruh
legalitas Koperasi Merah Putih di 29 kelurahan rampung pada minggu
pertama Juni, agar pada 12 Juli nanti bertepatan dengan Hari Koperasi,
koperasi ini bisa secara resmi berdiri dan beroperasi," tandasnya.
Sementara
itu, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator
Bidang Pangan, Mochamad Saleh Nugrahadi, menyambut baik antusiasme Kota
Probolinggo dalam merespons program nasional ini. Ia menyampaikan bahwa
pembentukan koperasi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam
menjaga ketahanan pangan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi,
tapi juga pilar penting dalam distribusi pangan nasional. Apa yang
dilakukan Kota Probolinggo ini menjadi contoh konkret bagaimana
pemerintah daerah merespons cepat kebijakan nasional,” ujarnya.
Asisten Deputi Mochamad Saleh Nugrahadi
juga mengapresiasi pencapaian Kota Probolinggo dalam menjaga inflasi
pangan yang relatif stabil di angka 0,7 persen meskipun distribusi beras
subsidi belum dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Ia juga
menyampaikan perkembangan cadangan beras nasional yang saat ini telah
mencapai 3,8 juta ton.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi
Kota Probolinggo di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata yang
dapat menjadi basis koperasi tematik. “Koperasi ini nantinya tidak hanya
berdiri, tapi harus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan (DKUMP) Kota Probolinggo, Fitriawati, dalam laporannya
menyampaikan, bahwa seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah
membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.
“Alhamdulillah,
kami ditargetkan oleh provinsi membentuk 10 koperasi, namun berkat
dukungan dan dorongan dari Bapak Wali Kota, seluruh 29 kelurahan telah
membentuk koperasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fitriawati melaporkan
rangkaian kegiatan yang telah dilakukan DKUMP sejak April 2025, mulai
dari rapat koordinasi, sosialisasi tingkat kota dan kecamatan,
musyawarah kelurahan, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan
pengajuan akta notaris.
“Kami juga menggandeng Ikatan Notaris
Indonesia Cabang Probolinggo serta perbankan seperti BNI 46 dan BRI yang
siap mengawal koperasi ini. Hari ini (27/5) bahkan dilakukan
penandatanganan akta notaris untuk Koperasi Kelurahan Ketapang, yang
merupakan pengembangan dari koperasi wanita yang sudah ada,” tambahnya.
Hingga saat ini, 3 koperasi telah
mencapai tahap penandatanganan akta, 10 koperasi dalam proses finalisasi
berkas, dan 16 koperasi sedang menyusun dokumen legalisasi. “Insyaallah
sebelum peluncuran resmi, semuanya sudah siap,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Asisten
Setda, Staf Ahli Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah terkait di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (mir/uby)
