Bahas RPJMD dan LPP APBD, DPRD Kota Probolinggo Gelar Rapat Paripurna

KANIGARAN–DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah penting, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Sabtu (21/6) sore, dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, para pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran lerangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Dari penyampaian PU 6 Fraksi DPRD, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan beberapa catatan penting merespon hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD 2024. Ia menyoroti perlunya penajaman dalam pengklasifikasian belanja daerah agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara belanja modal dan belanja barang.

"Ya, pertama LPP APBD 2024 memang sesuai dengan catatan BPK kemarin, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perbaiki. Pertama soal SPD, bagaimana kita bisa menetapkan mana yang belanja modal dan mana yang belanja barang biar tidak terjadi tumpang tindih," tegasnya.

Selain itu, Wali Kota dr. Aminuddin juga menekankan pentingnya peningkatan realisasi anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD agar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap dapat dipertahankan.

"Kita perlu meningkatkan realisasi, dan memperbaiki pelaksanaan APBD secara keseluruhan agar kita tetap meraih WTP di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah sejauh ini sudah delapan kali berturut-turut," ungkapnya optimis.

Terkait pembahasan RPJMD Tahun 2025–2029, Wali Kota dr. Aminuddin menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan menitikberatkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa target RPJMD mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

"Dalam kondisi efisiensi sekarang, satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Ini tentu perlu didukung kajian-kajian lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan beberapa potensi unggulan yang akan dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD, di antaranya posisi strategis Kota Probolinggo sebagai penyangga pelabuhan, kawasan transit transportasi darat dan laut, serta destinasi penunjang wisata Bromo Tengger Semeru.

"Kita harus optimis. Potensi sebagai daerah penyangga pelabuhan dan pariwisata Bromo menjadi kekuatan utama yang perlu terus digarap," tuturnya.

Rapat Paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, yang menyampaikan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik. (mir/uby)