Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo Tertinggi di Jawa Timur

SUKAPURA – Kota Probolinggo berhasil menjadi pemerintah daerah dengan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertinggi di Jawa Timur. Hal ini disampaikan saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungn jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ekosistem pemerintahan dan pekerja rentan di wilayah Kota Proboolinggo, Rabu (8/4).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hari Purnomo, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Probolinggo atas komitmennya dalam meningkatkan cakupan (coverage) kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang terus berupaya meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Probolinggo. Capaian Kota Probolinggo dalam memperluas ekosistem jaminan sosial dinilai sangat baik, bahkan berpotensi melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Hari.

BPJS Ketenagakerjaan juga ingin menjadi bagian dari tim yang mendorong tercapainya indikator utama coverage jaminan sosial. Tujuannya jelas, untuk mensejahterakan masyarakat agar tidak jatuh dalam kondisi rentan. Dengan hadirnya pemerintah, diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat..

Menurut Hari, perlindungan bagi pekerja rentan sangat penting karena manfaat yang diterima sangat berarti. “Nilai manfaat seperti Rp 42 juta sangat bernilai bagi masyarakat. Kesejahteraan itu dimulai dari desa. Kami juga berharap dukungan terus dari Pemkot Probolinggo, termasuk penguatan bagi masyarakat umum yang mampu agar mandiri dalam kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja informal dan kelompok rentan.

“Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi linmas, masih memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Kita menyadari masih banyak masyarakat dengan pekerjaan yang rentan. Oleh karena itu, kami berupaya mengoptimalkan pendanaan,” ujar wali kota, dalam forum yang dilaksanakan di Sukapura, Kabupaten Probolinggo ini.

Ia menambahkan, Pemkot Probolinggo akan terus berupaya memaksimalkan cakupan kepesertaan agar seluruh pekerja, khususnya sektor informal, dapat terlindungi. “Kami ingin memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan perlindungan yang layak. Ini bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aminuddin juga menyampaikan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan investasi sosial jangka panjang yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat. “Ketika pekerja terlindungi, maka keluarga mereka juga memiliki kepastian. Ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan ini,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Kota Probolinggo, meliputi Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta beasiswa bagi ahli waris yang masih berstatus pelajar. Nampak hadir Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Evariani Aminuddin, serta Pj Sekda Rey Suwigtyo serta seluruh kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Dalam paparan hasil evaluasi triwulan I tahun 2026, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Probolinggo, Nur Hadi, menjelaskan tentang cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Kota Probolinggo saat ini menempati peringkat pertama di Jawa Timur dalam cakupan kepesertaan. Hampir seluruh warga dengan pekerjaan rentan telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. “Harapan kami, capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga seluruh pekerja di Kota Probolinggo benar-benar terlindungi,” pungkasnya. (sit/fa)