SURABAYA -
Pemerintah Kota Probolinggo turut ambil bagian dalam Focus Group
Discussion (FGD) yang membahas legalitas status aset tanah dan rumah
milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Agenda ini digelar pada Selasa
(24/6) pagi di Surabaya. Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, hadir
langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Perhubungan
Agus Efendi. FGD ini membahas sejumlah hal, mulai dari penjagaan hingga
optimalisasi aset BUMN perkeretaapian yang tersebar di kabupaten/kota
dalam wilayah kerja PT KAI di Jawa Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh
Executive Vice President of Non-Railway Assets PT KAI (Persero) Mohamad
Nurul Huda Dwi Santoso bersama Vice President DAOP 9 Jember Hengky
Prasetyo.
Dalam forum tersebut, Mohamad Nurul Huda
menyoroti berbagai persoalan di lapangan, salah satunya penggunaan aset
negara oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atau kepentingan.
Terutama yang berkaitan dengan aset yang berada di tengah-tengah
pemukiman atau wilayah perkotaan.
“Untuk pengamanan dan penyelamatan aset
negara dalam hal ini yang dikelola oleh KAI baik itu berbentuk tanah
maupun rumah, karena ada satu persepsi selama ini tanah negara yang
dikelola KAI itu bisa dikuasai dan dimiliki oleh yang tanpa hak kemudian
ditempati secara turun temurun,” jelasnya.
.jpeg)
Usai
mengikuti FGD, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi terhadap
langkah PT KAI dalam menjaga aset negara, khususnya yang berada di
wilayah Kota Probolinggo. Menurutnya, forum ini juga membuka peluang
reaktivasi aset-aset PT KAI di Kota Probolinggo yang dapat mendukung
perekonomian daerah. Salah satunya adalah rencana pengaktifan kembali
jalur kereta menuju pelabuhan.
“Sehubungan dengan akan dibukanya
Pelabuhan Kota Probolinggo menjadi pelabuhan ekspor impor, dibutuhkan
nanti transportasi antara pelabuhan dan Stasiun Kota Probolinggo.
Jaraknya 1,6 km yang memang ke depan ada jalur khusus, ini yang kita
pahami bahwa sebelumnya ini merupakan jalur lama dan akan kita
revitalisasi lagi,” kata dr. Amin
Senada dengan wali kota, Kadishub Agus
Efendi, menambahkan bahwa setelah kegiatan ini, pemkot akan segera
melakukan langkah-langkah teknis terkait pendataan aset-aset yang
berpotensi untuk dijalin kerja sama. Guna mendukung pengembangan
perekonomian Kota Probolinggo.
“Tindak lanjutnya adalah masing-masing
daerah menginventarisir apa yang bisa dikerjasamakan. Gol-nya terjadilah
suatu reaktivasi untuk pengembangan angkutan transportasi yang
terintegrasi,” tambah Kadishub Agus.
Hadir sebagai narasumber dalam forum
tersebut diantaranya perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa Timur serta Kanwil BPN Jawa Timur. (dp/pin)
