KANIGARAN -
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang Kota Probolinggo
menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 di Puri Manggala
Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo pada Rabu (26/3).
Musrenbang RKPD kali ini diikuti oleh
200 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, pejabat yang
menangani program, lurah, LPM, serta perwakilan masyarakat dan
kelompok/forum masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana
pembangunan daerah secara partisipatif, dengan melibatkan banyak pihak
dalam merancang program pembangunan untuk masa depan.
Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo,
Dyah Sajekti Widowati, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam
merancang arah pembangunan kota.
"Musrenbang
RKPD adalah wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah dengan membuka ruang dialog antara pemangku
kepentingan mulai dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha,
organisaso masyarakat dan warga untuk memberikan masukan," jelasnya.
Dyah juga menambahkan bahwa RKPD
merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah), yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan
Rencana Kerja bagi pejabat daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah
untuk memastikan adanya sinergi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Probolinggo. “Penyusunan
RKPD ini juga harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan
provinsi,” imbuhnya.
"Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan
sinergitas dan menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, yang
tentunya menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah antara
sasaran dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi," imbuhnya.
Tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2026 juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
"Tema
Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah 'Peningkatan Daya Saing
Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan
Sosial Ekonomi Berkelanjutan', hal ini telah disesuaikan dengan
Rancangan Tema RKP Nasional 'Inovasi dan Hilirisasi Industri
Berkelanjutan' dan juga Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur 'Percepatan
Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," jelas
Dyah.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr.
Aminuddin mengungkapkan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting
untuk menyinkronkan rencana pembangunan antara pemerintah, stakeholder,
dan masyarakat.
"Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan
dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan,
kemudian musrenbang tingkat kota. Kita harapkan peran aktif dari
Pentahalix, yakni semua stakeholder dan masyarakat yang kita libatkan
mulai dari pencapaian visi dan misi, rencana strategis, hingga
program-program apa saja yang harus dilakukan untuk pembangunan Kota
Probolinggo 5 tahun ke depan," ujar Wali Kota Aminuddin.
Selain itu, Wali Kota Aminuddin juga
menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hasil Musrenbang ini
akan tercermin dalam program-program prioritas di APBD 2026.
"Ada
target-target yang harus dipenuhi sehingga rincian dan tahapannya harus
jelas, Insyaallah didukung dengan aplikasi yang kita siapkan sehingga
bisa memantau perkembangan tahapan pelaksanaan program tidak hanya per
bulan tapi dari hari ke hari secara real time," imbuhnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan
dari Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar dan Ketua DPRD Kota
Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani. Setelah sesi paparan,
dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara pemangku
kepentingan yang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen perencanaan
daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, para asisten dan staf ahli, kepala
perangkat daerah, perwakilan TP PKK Kota Probolinggo, Kepala BPS Kota
Probolinggo, Direktur PUDAM Bayuangga. (crl/uby)
