KANIGARAN–Suasana
hangat menyelimuti Elmat Café pada Rabu (17/9) siang. Wali Kota
Probolinggo, dr. Aminuddin, bertemu langsung dengan para wartawan dalam
acara Ngopi Bareng Wartawan. Tidak hanya memaparkan capaian ekonomi dan
pembangunan, forum ini juga membuka ruang tanya jawab interaktif antara
pemerintah bersama rekan-rekan media.
Mengawali sambutannya, Wali Kota
Aminuddin mengajak hadirin untuk bersyukur bisa berkumpul dalam suasana
akrab. Menariknya, ia sempat menyinggung makna nama “Elmat” yang
merupakan singkatan dari eling mati. “Supaya kita selalu ingat tujuan
akhir hidup ini. Jadi ngopi pun tetap ada pesan moralnya,” selorohnya,
disambut tawa ringan peserta.
Wali Kota Aminuddin menyampaikan
sejumlah capaian membanggakan Kota Probolinggo dalam enam bulan
terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 5,52% secara
kumulatif, lebih tinggi dari angka nasional maupun Provinsi Jawa Timur.
Bahkan secara tahunan, pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,85%.
“Lebih
menggembirakan lagi, angka kemiskinan turun signifikan sebesar 0,49%
hanya dalam waktu enam bulan. Padahal, dalam lima tahun terakhir kita
hanya turun 0,2%. Ini capaian luar biasa yang harus kita jaga bersama,”
jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa geliat
ekonomi harus ditopang berbagai kegiatan, termasuk melalui event besar
seperti Batik In Motion yang akan digelar pada 19–21 September, sebagai
rangkaian Hari Jadi Kota Probolinggo ke-666. Ajang ini ditargetkan
memutar uang hingga Rp 2,5 miliar di Kota Probolinggo.
Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico
Yumasri turut memberikan pandangan. Ia menegaskan bahwa kondusivitas
yang terjaga di Kota Probolinggo tidak terjadi begitu saja, melainkan
hasil kerja sama semua pihak, termasuk wartawan.
“Kontribusi media sangat terasa, baik
dalam pemberitaan maupun di ruang media sosial. Isu-isu yang beredar
bisa segera terverifikasi dan tidak melebar liar. Bahkan isu percobaan
penculikan yang sempat meresahkan masyarakat sudah bisa diklarifikasi
tuntas,” ungkapnya.
Kapolresta juga mengajak masyarakat tetap waspada terhadap segala
bentuk kejahatan, tanpa perlu berlebihan menyikapi isu yang tidak benar.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri
Wahyuni, juga hadir memberi pencerahan terkait data statistik terkini.
Ia menegaskan bahwa BPS menghasilkan data objektif, bukan pesanan.
“Angka kemiskinan Kota Probolinggo saat
ini 5,69%, turun dari 6,18% pada 2024. Bahkan tingkat kedalaman
kemiskinan juga membaik, hanya 0,36%. Angka ini menggambarkan
efektivitas program pemerintah kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang
dicatat BPS di triwulan kedua 2025 mencapai 4,80%, ditopang oleh sektor
pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan dan
transportasi.
Dalam
sesi tanya jawab, Huda dari Memo X, menyampaikan tiga poin penting.
Pertama, ia mengapresiasi hadirnya Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang
fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun mendesak agar
Perwali segera diterbitkan dan anggaran Rp 20 juta untuk 20 warga (Rp1
juta per orang) bisa ditingkatkan.
Kedua, ia meminta agar fungsi dan peran
kepolisian dimaksimalkan dengan penambahan anggota Bhabinkamtibmas untuk
memperkuat keamanan di wilayah. Ketiga, kepada BPS, Huda berharap
lembaga statistik tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan
solusi konkret dan memperhatikan persepsi kemiskinan di masyarakat,
bukan hanya fokus pada kemiskinan ekstrem.
Menjawab masukan tersebut, Wali Kota
Aminuddin menjelaskan bahwa program bantuan hukum saat ini
direalisasikan melalui kerja sama dengan Kejaksaan dalam bentuk
restorative justice dan alokasi Rp 1 juta per kasus. “Tujuannya
membangun masyarakat melek hukum, mulai dari tingkat sekolah menengah,”
ujarnya.
Ia juga mengumumkan sejumlah event
besar, antara lain Turnamen Bola Voli Nasional U-19 dan event Jawa Timur
10K, yang diharapkan menggerakkan perekonomian lokal dan menjadi agenda
rutin. Selain itu, wali kota menanggapi ide pesta kembang api laut yang
diusulkan nelayan. “Potensial jadi ikon akhir tahun, tapi perlu kajian
keamanan lebih dulu,” katanya.
Menanggapi soal keamanan, Kapolres
Probolinggo Kota menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel memang
klasik, tetapi bukan alasan untuk tidak optimal. “Polisi hadir sebagai
problem solver di tengah masyarakat. Selain Polisi RW, ada
Bhabinkamtibmas berbasis desa/kelurahan yang rutin turun ke lapangan.
Rasio personel memang belum ideal, tapi yang ada akan kami kelola
maksimal. Saya sendiri rutin mengecek aktivitas anggota,” tegasnya.
Ia memastikan tetap memperjuangkan
tambahan personel melalui mekanisme nasional, sembari menguatkan
kolaborasi tiga pilar (Pemda, TNI, dan Polri) dalam menjaga
kondusivitas.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna,
menegaskan bahwa pihaknya terikat UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997
sebagai penyedia data dasar dan pembina statistik sektoral. “Kami memang
bukan eksekutor, tetapi selalu memberi insight kepada pemerintah kota.
Sebentar lagi kami akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mohon dukungan
teman-teman agar warga tidak takut didata, karena tanpa data, kebijakan
bisa salah arah,” ujarnya.
Wakil
Ketua LSM LIRA Kota Probolinggo, Cahyono menyampaikan dua catatan.
Pertama, meski ekonomi tumbuh, pengangguran masih tinggi. Ia mendorong
pemerintah agar perusahaan di Kota Probolinggo memberi prioritas tenaga
kerja lokal. Kedua, ia menyoroti harga pupuk subsidi yang dijual lebih
tinggi dari HET di lapangan. Ia mendesak Wali Kota dan Kapolres
Probolinggo Kota segera melakukan sidak.
Menjawab itu, Wali Kota Aminuddin
menyampaikan sejumlah program ketenagakerjaan, mulai dari kerja sama
dengan perusahaan swasta untuk menampung ribuan tenaga kerja, hingga
dukungan Koperasi Merah Putih yang akan menyalurkan dana bergulir bagi
UMKM. “Kami sedang dorong agar setiap kelurahan punya minimal 600 UMKM
aktif. Dengan skema dana Rp 3 miliar per koperasi, potensi serapan
tenaga kerja bisa ribuan orang,” jelasnya.
Sementara terkait pupuk, Kapolres Rico
Yumasri memastikan akan menindaklanjuti. “Kami akan koordinasi dengan
Dinas Pertanian setempat untuk inventarisasi masalah harga pupuk. Kalau
ditemukan pelanggaran hukum, pasti ditindak,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Wali Kota Aminuddin
menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, media, pengusaha,
akademisi, dan masyarakat sipil dalam pembangunan Kota Probolinggo.
“Ngopi bareng ini bukan sekadar ngobrol, tapi membangun sinergi. Dengan
komunikasi rutin, informasi bisa sampai ke masyarakat secara positif dan
kondusivitas kota tetap terjaga,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj.
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, para asisten dan staf
ahli, perwakilan forkopimda, dan sejumlah kepala perangkat daerah.
(mir/uby)
