Pemkot Gelar Rakor dan Monev Implementasi SDGs 2025, Komitmen Perkuat Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan Kota Probolinggo Tahun 2025, Jumat (11/7), di Ruang Rapat Lantai II Bapperida.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bapperida Diah Sajekti Widowati Sigit ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat lokal. Rakor ini dihadiri perwakilan perangkat daerah, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya.

“SDGs bukan hanya komitmen global, tapi juga tanggung jawab daerah untuk menjawab tantangan nyata seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim,” ujar Diah.

Diah menegaskan pentingnya integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. “SDGs juga menjadi acuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Pemantauan dan evaluasi berkala menjadi kunci memastikan program kita on track,” jelasnya.

Menggandeng Gantjang Amanullah, seorang Konsultan Manager Monitoring dan Evaluasi SDGs dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI, sebagai narasumber utamanya. Gantjang memaparkan perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia serta strategi pelokalan SDGs di daerah, termasuk pentingnya pemutakhiran dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra yang mengacu pada Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2024.

Gantjang menambahkan keberhasilan implementasi SDGs memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi indikator SDGs dalam dokumen seperti RPJMD, RKPD, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, serta pemanfaatan platform pemantauan seperti dashboard dan e-monev untuk pelaporan yang transparan.

Giat diisi dengan sesi diskusi seputar pembiayaan implementasi SDGs yang tak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga perlu menggandeng sektor non-pemerintah. Pendanaan inovatif dan berkelanjutan dari sektor swasta, filantropi, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian target SDGs di Kota Probolinggo.

“Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan inklusif, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Gantjang.

Melalui kegiatan ini, Pemkot menegaskan komitmennya untuk menjadikan SDGs sebagai landasan utama pembangunan. Rencana Aksi Daerah SDGs ke depan akan terus disesuaikan dengan kebijakan nasional dan peta jalan SDGs Indonesia menuju tahun 2030. (es/pin)