Pemkot Probolinggo dan PPDiS Perbarui MoU untuk Kota Inklusif

KANIGARAN - Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, menerima audiensi dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) di rumah jabatan wali kota, Rabu (18/6) pagi. Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Probolinggo terhadap pembangunan inklusif disabilitas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota ramah difabel. “Saya berkomitmen bukan hanya secara formal, tapi secara moral dan sosial. Saya minta dinas PU segera menyediakan ruang-ruang publik yang ramah difabel, termasuk jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Saya juga dorong Dispopar mengumpulkan seluruh pengelola hotel untuk mewujudkan hotel ramah difabel,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh OPD untuk tidak melihat isu disabilitas hanya sebagai ranah Dinas Sosial semata, namun sebagai tanggung jawab bersama untuk menghadirkan keadilan dan akses setara bagi seluruh warga kota. “Kita harus membuka peluang kerja sama seluas-luasnya, baik dengan pemerintah luar negeri maupun NGO internasional. Kota Probolinggo harus menjadi contoh nyata kota inklusif di Indonesia,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang, Diah Sajekti, dalam paparannya menegaskan bahwa Kota Probolinggo berkomitmen penuh untuk mewujudkan kesetaraan, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Saat ini, terdapat tujuh komunitas disabilitas aktif di Kota Probolinggo, yakni PERTUNI, GERKATIN, PERDISAPRO, HWDI, DMI, Y-AMI, dan PPDI.

“Sebagai bentuk penguatan sinergi antar komunitas, Pemkot melalui Bappeda Litbang membentuk Forum Sahabat Disabilitas Kota Probolinggo sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar penyandang disabilitas,” terang Diah.

Diah menyoroti masih adanya cara pandang yang keliru terhadap penyandang disabilitas di masyarakat maupun di lingkungan birokrasi, di mana mereka cenderung diposisikan sebagai pihak yang hanya membutuhkan bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma menuju pendekatan pemberdayaan yang lebih inklusif.

Diah juga mengungkapkan bahwa pada akhir 2021 Bappeda Litbang telah melakukan studi tiru ke Kabupaten Situbondo yang mendapatkan penghargaan dari USAID sebagai kabupaten paling inklusif. Dari kunjungan tersebut, terjalin kerjasama dengan PPDiS melalui program kemitraan Australia–Indonesia dalam pembangunan inklusif. Sebagai tindak lanjut, Pemkot dan PPDiS mendatangani Mou serta serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai Juni 2022 selama tiga tahun.

Ketua PPDiS Luluk Ariyantiny, yang hadir bersama perwakilan komunitas disabilitas Kota Probolinggo, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan sinergi yang telah terjalin. Ia mengusulkan pembaruan kerja sama yang telah habis masa berlakunya dan berharap Kota Probolinggo dapat terus menjadi rujukan praktik inklusivitas di tingkat nasional.

“Probolinggo sudah menjadi salah satu contoh praktik baik di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat diperpanjang dan ditingkatkan. Bahkan, kami mengundang Bapak Wali Kota hadir dalam Temu Inklusi Nasional ke-6 pada 1–3 September mendatang,” ujar Luluk.

Ia juga meminta dukungan Diskominfo untuk memfasilitasi kegiatan hybrid pendidikan inklusi pada bulan Juli mendatang yang akan melibatkan kementerian dan organisasi internasional.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pembaruan MoU dan PKS antara Pemkot Probolinggo dan PPDiS. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua TP PKK dr. Evariani, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti, para kepala perangkat daerah terkait, serta camat se-Kota Probolinggo. (dy/uby)