KANIGARAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo menggelar audiensi bersama Pemerintah Kota Probolinggo terkait program Bromo Cantik
(Bangun Responsif dan Kembangkan Inovasi dengan Kelurahan Cinta
Statistik), Senin (30/6). Inisiatif ini menjadi branding pembinaan
statistik kelurahan yang bertujuan memperkuat tata kelola data secara
lebih akurat dan terpadu di tingkat kelurahan.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri
Wahyuni, menjelaskan bahwa Bromo Cantik lahir dari sejumlah tantangan
pengelolaan data di level kelurahan. Termasuk keterbatasan kapasitas
sumber daya, kurangnya sistem yang standar, serta kebutuhan data yang
semakin mendesak untuk perencanaan pembangunan.
“Kelurahan
sekarang menjadi subyek, bukan hanya obyek data. BPS melalui program
Kelurahan Cantik mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas aparatur
kelurahan dalam mengelola data,” ujar Mouna.
Program ini memiliki tiga tujuan utama,
yaitu membentuk sistem data lokal yang terintegrasi, menyusun elemen
data dan metadata secara standar, serta menyediakan data sektoral untuk
mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kota maupun
kelurahan.
Pada tahun 2025, tema Bromo Cantik
difokuskan pada penguatan data kemiskinan dan data harga di tingkat
kelurahan. Data yang akan dikembangkan meliputi profil rumah tangga
miskin dan informasi keberadaan distributor barang kebutuhan pokok.
Hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat digunakan dalam intervensi
program pengentasan kemiskinan, deteksi dini gejolak harga di
masyarakat, maupun intervensi kebijakan lainnya.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin,
yang hadir dalam audiensi tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiasi
Bromo Cantik. Menurutnya, kehadiran sistem data real-time akan mempermudah perangkat daerah dalam memantau kondisi terkini di wilayah.
“Setiap minggu ini kita akan membahas data. Harapannya, data di tiap kelurahan semakin cepat, data real-time
bisa ditampilkan, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengambil
keputusan. Masing-masing kelurahan sudah bisa mengakses data,” kata wali
kota.
Namun, ia juga mengingatkan perlunya
pengaturan lebih lanjut mengenai data yang bisa dipublikasikan. “Ada
sedikit hambatan terkait validasi dan jenis data yang boleh
dipublikasikan. Ini perlu MoU yang jelas tentang data apa saja yang bisa
dipublish,” tambahnya.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Wali
Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Asisten Pemerintahan Madihah, Kepala
Dinas Sosial PPPA Rey Suwigtyo, perwakilan Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Perdagangan (DKUP), perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo), perwakilan Bappeda LItbang, serta tim BPS Kota
Probolinggo.
Pemerintah kota berharap implementasi
Bromo Cantik ke depan dapat berjalan optimal dan menjadi model
pengelolaan data kelurahan yang lebih transparan dan responsif. (sit/fa)
