Pemkot Probolinggo Matangkan RKPD 2027 Berbasis Indikator Kinerja Utama

KANIGARAN - Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin mengikuti paparan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (2/3). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas seluruh perangkat daerah dengan indikator kinerja utama (IKU) Kota Probolinggo.

Kegiatan paparan RKPD Tahun 2027 di Puri Manggala Bhakti dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Maret 2026. Di hari ini (2/3), dua perangkat daerah telah memaparkan rencana kerjanya, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, memaparkan rencana kerjanya yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian budaya lokal.

“Fokus kami adalah bagaimana kualitas SDM Kota Probolinggo semakin meningkat, baik dari sisi akademik maupun karakter, tanpa meninggalkan akar budaya lokal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan tantangan kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan peningkatan sarana prasarana sekolah yang masih perlu mendapat perhatian dalam perencanaan 2027.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan bahwa rencana kerja tahun 2027 masih memerlukan pendalaman agar seluruh program benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan di masyarakat.

“Nanti masih perlu pendalaman. Kita ingin nanti betul-betul program-program kita ke depan itu berupa program yang problem solving ya. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di kota ini sehingga nanti tahun demi tahun indikator-indikator kerja utama ini makin meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa indikator kinerja utama harus menjadi peta dasar dalam perencanaan pembangunan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (year of school), harapan lama sekolah, serta Angka Harapan Hidup yang menjadi target utama sektor kesehatan.

Terkait fokus di tahun 2027, Dokter Amin menegaskan perencanaan tetap mengacu pada IKU dan tidak semata-mata pada pembangunan fisik. “Tidak hanya fisik saja. Semua mengacu kepada indikator kerja utama,” tegasnya.

Ia mencontohkan salah satu indikator layanan kesehatan, yakni ketersediaan puskesmas di setiap kelurahan. Saat ini masih dibutuhkan tambahan enam puskesmas pembantu, yang tentu harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan medis.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menjelaskan bahwa forum tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan fiskal 2027 yang diselaraskan dengan roadmap pembangunan daerah.

Menurutnya, perencanaan anggaran harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, dengan tetap mengacu pada tema besar pembangunan tahun 2027, yakni penguatan infrastruktur perkotaan dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya mensinergikan antara aspirasi masyarakat, masukan legislatif, dan prioritas pembangunan daerah. Tema 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sebagai daya ungkit kesejahteraan,” ujarnya.

Tiyok juga mengakui adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi, termasuk target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik hingga 25 persen. Namun demikian, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kita memang punya target peningkatan PAD yang cukup progresif. Tapi di sisi lain ada mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan yang juga harus kita penuhi. Jadi perlu perencanaan yang cermat agar semuanya tetap selaras,” jelasnya.

Melalui pendekatan perencanaan berbasis data dan indikator kinerja utama, Pemerintah Kota Probolinggo optimis program-program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (mir/fa)