Pemkot Probolinggo Matangkan Strategi Kelurahan Tangguh, Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Program Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Selasa (17/3) siang.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Penjabat Sekda Rey Suwigtyo, Ketua TP PKK Dokter Evariani, kepala perangkat daerah terkait, para camat dan lurah se-Kota Probolinggo.

Dalam paparannya, Kepala Bapperida sekaligus Pj Sekda Rey Suwigtyo menjelaskan konsep transformasi pembangunan kelurahan melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Ia menekankan pentingnya penyatuan berbagai perlombaan kelurahan di tingkat kota guna meningkatkan efisiensi anggaran dan sumber daya.

“Ke depan, indikator penilaian seperti program PKK dan kesehatan akan diintegrasikan dalam satu brand lomba besar. Data kelurahan juga akan dipusatkan melalui aplikasi digital agar tidak terjadi permintaan data berulang,” jelasnya.

Selain itu, upaya penyederhanaan birokrasi juga dibarengi dengan pemberian insentif dan penguatan SDM untuk mendorong kemandirian serta kreativitas di tingkat kelurahan. Rakor ini juga membahas kesiapan verifikasi lapangan lomba tingkat Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait indikator kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Dokter Intan Sudarmadi memaparkan monitoring dan evaluasi GKSTTB periode 2025–2029. Program lintas sektor ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, kelestarian lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari penanganan stunting, mitigasi kebakaran hingga pengelolaan keuangan keluarga. Penentuan lokus juga melalui seleksi ketat dengan kriteria teknis tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan kegiatan telah disusun secara terstruktur mulai dari sosialisasi hingga penilaian nasional, dengan harapan Kota Probolinggo mampu meraih prestasi terbaik.

Kabag Pemerintahan Rachma Nurcahyarini memaparkan tahapan Lomba Kelurahan Kota Probolinggo Tahun 2026, yakni penilaian tingkat kecamatan pada 8–9 April 2026, penetapan perwakilan kelurahan maksimal 10 April 2026 melalui SK Camat, serta penilaian tingkat kota pada 13–17 April 2026 yang ditetapkan dengan SK Wali Kota.

Ketua TP PKK Kota Probolinggo Dokter Evariani menekankan pentingnya validitas data dalam penentuan lokus lomba. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan. “Integrasi indikator kesehatan dan lingkungan harus didukung kerja sama lintas sektor agar tata kelola program berjalan terorganisir dan berkelanjutan,” tegasnya.

Penguatan disampaikan Wali Kota Aminuddin yang menegaskan bahwa pembangunan kelurahan harus berbasis potensi lokal dan terintegrasi dalam sistem pembangunan kota yang holistik. Menurutnya, digitalisasi pelayanan dan pemetaan potensi wilayah menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Peran aparatur kelurahan dan kader sangat penting sebagai ujung tombak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga penguatan SDM harus menjadi prioritas,” ujarnya. (dy/fa)