Kanigaran – Pemerintah
Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial, Rabu (28/1), bertempat di Gedung Command
Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Rakor rutin bulanan ini menjadi
sarana strategis untuk deteksi dini potensi konflik sosial, menyamakan
persepsi antar instansi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan
langkah pencegahan dan penanganan konflik secara tepat dan
berkelanjutan.
Rakor dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin,
didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, serta diikuti para asisten
dan staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Probolinggo. Kegiatan
dilaksanakan secara luring dan daring untuk memastikan keterlibatan
seluruh pemangku kepentingan.
Wali
Kota dr. Aminuddin menegaskan bahwa meski kondisi Kota Probolinggo
relatif aman dan kondusif, sejumlah potensi kerawanan tetap perlu
menjadi perhatian bersama. Salah satunya terkait cuaca ekstrem dengan
curah hujan tinggi.
“OPD terkait agar melakukan normalisasi selokan, kali, dan saluran
air. Camat dan lurah saya minta menggerakkan kerja bakti bersama
masyarakat untuk mencegah banjir,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyinggung Program Kota
Probolinggo Bersolek Tahun 2025, meliputi revitalisasi Alun-alun,
preservasi Jalan Soekarno Hatta–Panglima Sudirman, pembangunan gerbang
utama Pasar Baru, pusat kuliner dan UMKM di GOR A. Yani, serta
pelaksanaan car free day.
“Saya berharap masyarakat ikut memelihara fasilitas umum dan memanfaatkannya sesuai peruntukan,” ujarnya.
Terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), dr. Aminuddin
menyampaikan bahwa program berjalan baik dan memberi manfaat bagi
perbaikan gizi anak sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga mutu
makanan.
“Tim pemantau harus memastikan kualitas menu tetap bergizi, sehat,
dan higienis, serta distribusinya sesuai standar,” katanya, seraya
menegaskan bahwa isu kualitas MBG di media sosial sejauh ini tidak
disertai laporan resmi adanya korban.
Sementara
itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyoroti potensi tindak pidana
pencurian, khususnya di wilayah selatan. Ia mendorong peran aktif
kelurahan dan kecamatan dalam memberikan edukasi serta informasi kepada
masyarakat sebagai langkah pencegahan.
“Sinkronisasi dan sinergi antara aparat, pemerintah wilayah, dan
masyarakat sangat penting agar keresahan bisa disikapi bersama dan
diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi keresahan masyarakat terkait pencurian hewan ternak, Ina
meminta sinergi lintas sektor TNI/Polri dan perangkat daerah, serta
mengaktifkan kembali pos kamling sembari menunggu rencana pemasangan
CCTV. Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan honor RT, RW, dan Linmas
diharapkan dapat memotivasi optimalisasi kinerja dalam menjaga keamanan
lingkungan.
Kasi Intel Polresta Probolinggo menambahkan, upaya pencegahan
pencurian ternak telah dilakukan melalui piket polsek, peran
bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan. Namun,
keterbatasan saksi dan barang bukti menjadi kendala di lapangan.
“Pemasangan CCTV dan PJU di wilayah rawan, terutama perbatasan kota
dan kabupaten, menjadi solusi penting, disertai peningkatan patroli,”
jelasnya.
Dari
unsur TNI, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo menyampaikan bahwa
pencurian dan begal kerap berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
Minimnya penerangan jalan, khususnya di wilayah selatan, turut
meningkatkan kerawanan. Selain itu, kemacetan di beberapa titik seperti
kawasan belakang Eratex juga dinilai berpotensi memicu konflik antar
pengguna jalan.
Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo menyampaikan bahwa penerapan KUHP
baru memungkinkan sanksi pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum,
seperti keterlibatan dalam pembersihan sarana dan prasarana milik
Pemkot.
Menutup rakor, Wali Kota menyatakan akan mencarikan solusi terbaik
terkait penerangan jalan serta melakukan pemetaan dan tindak lanjut
khusus untuk wilayah rawan konflik sosial. Di era digitalisasi, potensi
konflik sosial dapat muncul dari berbagai aspek.
“Koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektoral bersama
masyarakat harus terus diperkuat agar stabilitas keamanan, ketertiban,
dan kondusivitas wilayah Kota Probolinggo tetap terjaga,” pungkasnya.
(vv/pin)
