KANIGARAN -
Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari
mengikuti kegiatan pembahasan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN) dan Sosialisasi Aplikasi Singasari BPS, Selasa (4/3) di Command
Centre Kantor Wali Kota Probolinggo.
DTSEN merupakan integrasi dari Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DTKS) milik Kementerian Sosial,
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Wali Kota Aminuddin menargetkan di masa
kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, penurunan
persentase kemiskinan sebesar 2 persen. Dari capaian di tahun 2024
sebesar 6,18 persen menjadi 6,18 persen. Merujuk pada data yang dirilis
resmi oleh BPS, persentase kemiskinan Kota Probolinggo pada tahun 2019
sebesar 6,91 persen dan finish di tahun 2024 dengan persentase sebesar
6,18 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,73 persen yang dicapai selama
5 tahun.
“Tekad
saya satu, menurunkan angka kemiskinan 2 persen. Tidak banyak daerah di
Indonesia yang mampu menurunkan angka kemiskinan walau hanya 1 persen
sekalipun. Terbukti Pemkot Probolinggo sudah berusaha maksimal tetapi
ternyata 5 tahun ini hanya turun 0,73 persen. Alhamdulillah tekad kami
didukung dengan adanya aplikasi Singasari, akan sangat membantu dan
memudahkan pencapaian tersebut. Kemiskinan menjadi tugas kita bersama,
maka saya memberi arahan ke semua perangkat daerah agar semua kegiatan
Pemkot merujuk pada satu data (DTSEN),” ujarnya.
DTSEN sendiri memadupadankan data yang
diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor
4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang kemudian
dikaji ulang (cross check) dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan atau SIAK milik Kemendagri. Tujuannya agar DTSEN dapat
menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dalam
mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah yang
lebih terukur dan berkelanjutan.
Aminuddin mengapresiasi aplikasi
Singasari yang dirancang secara khusus oleh BPS Provinsi Jawa Timur
untuk mengintegrasikan berbagai data desa dalam satu platform yang
efisien dan mudah diakses oleh stakeholder. “Program-program kami
memerlukan data yang valid. Sehingga kami berharap secepatnya aplikasi
ini dapat kami gunakan di Pemerintah Kota Probolinggo. Kami juga
berkomitmen bahwa semua program di Perangkat Daerah harus menggunakan
aplikasi sehingga dalam proses kegiatan, baik berupa sosialisasi ataupun
penjelasan kepada masyarakat, kita tidak susah lagi. Ketika semua dapat
direalisasikan dengan baik kami percaya dan optimis target penurunan
persentase kemiskinan 2 persen dapat tercapai,” tandas Wali Kota
Aminuddin.
Selaras dengan yang disampaikan Wali
Kota Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari berharap
melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, data sosial dan ekonomi
yang diperoleh dapat disinkronkan untuk menciptakan gambaran yang lebih
lengkap dan akurat tentang kondisi masyarakat Kota Probolinggo secara
umum. Oleh karena itu, data yang akurat dan update akan meminimalkan
kesalahan dalam analisis kebutuhan pembangunan untuk mencapai efisiensi
suatu perencanaan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan
daerah.
“Harapan
saya, keberadaan DTSEN nantinya ketika sudah diintegrasikan dengan
aplikasi Singasari BPS, bisa menyajikan data real time yang menjadi
basis data dalam merencanakan dan menetapkan sasaran program kegiatan
penanggulangan kemiskinan di semua sektor,” ujarnya.
Pemerintah Kota Probolinggo beritikad
baik dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk memperoleh validitas
data yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka
langkah yang akan dilakukan mendatang harus juga belajar dari pengalaman
terdahulu sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang.
“Terima kasih kepada BPS atas supportnya
yang luar biasa. Kalau tidak kita benahi atau sempurnakan maka kita
tidak akan mencapai tujuan yang diiginkan. Melalui komunikasi,
koordinasi, dan sinkronisasi yang dilakukan dengan BPS akan dapat
memberikan hasil positif dan berdaya manfaat,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekda
Kota drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala BPS Jatim Zulkipli, Kepala BPS Kota
Probolinggo Mouna Sri Wahyuni, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (mir/pin)
