Peringatan Hari Otoda ke-29, Tekankan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah demi Pembangunan Berkelanjutan

KANIGARAN – Untuk memperingati Hari Otonomi Daerah yang jatuh tiap tanggal 25 April, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar upacara di halaman Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (28/4). Giat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin. Nampak hadir dalam upacara tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, para asisten dan staf ahli, camat dan lurah, hingga peserta upacara dari kalangan pegawai Pemkot Probolinggo.

Ada pun, tema yang diusung tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui tema ini, harapan besar terbersit bahwa ke depan, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama lebih baik lagi dari sebelumnya untuk pembangunan Indonesia di masa depan.

“Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari sisi wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga karena keragaman budaya dan sumber daya alamnya. Namun semua itu tidak berarti jika tidak ada sinergi dan kolaborasi yang solid,” tegas dr. Amin saat membacakan sambutan resmi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Ia menambahkan, otonomi daerah pada dasarnya merupakan sebuah instrumen yang  dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel. Melalui kebijakan otoda, pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga dituntut untuk mampu merancang dan menginisiasi program pembangunan di daerahnya dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing.

Swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, hingga pemerintahan bersih dan melayani menjadi beberapa dari delapan poin penting yang disampaikan pada upacara kali ini. Delapan poin penting tersebut menjadi panduan bagi seluruh kepala daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  

“Capaian pelaksanaan otonomi daerah selama 29 tahun ini harus dijadikan pijakan untuk terus melakukan perbaikan. Pemerintah daerah harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada momen ini, juga diberikan Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun Pertama pada Bulan Mei 2025 kepada sejumlah ASN yang telah memasuki masa purna. (dev/pin)