KANIGARAN
- Pemerintah Kota Probolinggo menata arah pembangunan yang realistis,
inklusif dan berkelanjutan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini
digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kota Probolinggo, Senin (26/1) di Puri Manggala Bhakti.
Forum strategis tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin,
didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha
Kusumawardhani, Ketua TP PKK dr. Evariani, serta Kepala Bidang
Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa Timur Andrio Himawan. Hadir pula
jajaran PD, BUMD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat,
komunitas disabilitas, hingga pemerhati lingkungan.
Kepala
Bapperida sekaligus Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo,
menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan wadah
partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui dialog
terbuka, diharapkan perencanaan yang disusun benar-benar sesuai dengan
kebutuhan riil masyarakat.
Wali Kota Dokter Aminuddin pun menegaskan bahwa RKPD merupakan
fondasi utama pembangunan daerah, tidak hanya untuk tahun 2027, tetapi
juga sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan hingga 2028 dan 2029.
“Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan harus dikawal secara
serius, terukur dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Probolinggo masih perlu digenjot agar mampu bersaing dengan daerah lain.
Untuk itu, perencanaan pembangunan harus berbasis potensi lokal. “Tiga
potensi utama Kota Probolinggo yang terus dikembangkan adalah sebagai
daerah penunjang pelabuhan, kawasan transit, dan penyangga pariwisata.
Ketiga potensi tersebut menjadi dasar city branding “Bromo”, dengan
memposisikan Kota Probolinggo sebagai gerbang menuju kawasan wisata
Bromo,” terangnya.
Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus utama, mulai dari
pengembangan layanan kereta api, optimalisasi fungsi pelabuhan hingga
integrasi transportasi dan kawasan ekonomi. Selain itu, peningkatan
kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, melalui penguatan
sektor pendidikan dan kesehatan.
Sebagai
bentuk komitmen peningkatan IPM, Pemerintah Kota Probolinggo
meluncurkan program beasiswa senilai Rp1 miliar yang difokuskan pada
pemanfaatan perguruan tinggi di Kota Probolinggo. Langkah ini diharapkan
mampu mencetak SDM unggul secara berkelanjutan sekaligus mendorong
perputaran ekonomi lokal.
Di sektor ekonomi, Pemkot menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) secara bertahap hingga mencapai 60 persen dari APBD. Upaya
tersebut dilakukan melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang tertib,
penguatan pengawasan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan
provinsi.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investasi,
Pemerintah Kota Probolinggo merencanakan pengembangan 100 destinasi
wisata baru, ratusan event ekonomi dan budaya serta penguatan sektor
unggulan seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan UMKM. Salah satu
inovasi unggulan yang dikembangkan adalah menjadikan Kota Probolinggo
sebagai sentra produksi telur burung puyuh yang dinilai cepat
menghasilkan dan berkelanjutan.
“Dalam
tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terus diperkuat melalui
manajemen talenta ASN, evaluasi kinerja berkala, percepatan mutasi,
serta penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Pemkot juga
menargetkan penguatan transparansi data melalui dashboard pembangunan
yang dapat diakses publik,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa
Timur, Andrio Himawan, menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen penting
yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dan harus selaras
dengan prioritas nasional 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Kota
Probolinggo dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung
konektivitas, distribusi logistik dan pengembangan wilayah utara Jawa.
“Dengan capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5,07 persen, peningkatan
IPM di atas rata-rata provinsi, serta ketimpangan pendapatan yang
relatif terkendali, Kota Probolinggo dinilai memiliki prospek investasi
yang menjanjikan. Forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan
rekomendasi dan komitmen bersama demi terwujudnya pembangunan Kota
Probolinggo yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan,” serunya.
(dy/fa)
