SURABAYA -
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High
Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) untuk Periode
Ramadan 1446 Hijriyah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul
Fitri 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, pada
Senin (17/3) ini mengusung tema "Sinergi dan Inovasi TPID Jawa Timur
untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan."
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat
penting, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil
Gubernur Emil Dardak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim
Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jatim,
serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota
se-Jatim. Selain itu, turut hadir pula para pimpinan instansi vertikal
dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Dalam
laporan yang disampaikan Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jatim M. Noor Nugroho yang juga menjabat sebagai Ketua
Pelaksana Harian II TPID Provinsi Jatim, menyampaikan bahwa pihaknya
telah menyerahkan aset kendaraan distribusi pangan berupa lumbung pangan
EPIC Mobile sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai bentuk sinergi Bank Indonesia
dan pemerintah provinsi yang diharapkan dapat semakin memperkuat
pengendalian inflasi Jawa Timur melalui aspek kelancaran distribusi.
Tidak hanya itu, upaya pengendalian inflasi juga telah dilakukan untuk
memastikan aspek keterjangkauan harga, aspek ketersediaan pasokan dan
juga aspek komunikasi efektif, temasuk event yang BI selenggarakan saat
ini adalah HLM TPID Jawa Timur,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Gubernur Khofifah,
TPID Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan. Meskipun terjadi deflasi sebesar 1,13%
secara kumulatif pada bulan Januari dan Februari 2025, deflasi tersebut
lebih disebabkan oleh diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi
sebesar -1,88% year to date.
TPID Provinsi Jatim juga telah melakukan
langkah-langkah strategis, seperti kebijakan korporasi petani melalui
kelembagaan koperasi multipihak yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian
inflasi. Selain itu, pada 22 Juni 2023, Kemenhumkam RI mengeluarkan
sertifikat merek kolektif "Jatim Cetar" yang memperkuat branding dan
pemasaran produk korporasi petani.
Dalam
kesempatan tersebut, Khofifah mengingatkan para kepala daerah yang baru
menjabat untuk memanfaatkan peluang yang ada di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya membuka pasar baru dan mendukung UMKM
untuk bisa mengembangkan produk mereka hingga ke pasar ekspor.
“Ruang-ruang kita untuk bisa membuka
peluang pasar baru itu tetap terbuka oleh kita. Semua karena mengajarkan
pada kita pelaku-pelaku UMKM di desa-desa untuk menangkap peluang
mereka untuk bisa ekspor,” serunya.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi
Lestari, yang turut hadir dalam rakor, menyampaikan pentingnya persiapan
menghadapi Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. “Ini kan
diperuntukkan kepada kepala daerah dan wakilnya pasca pelantikan dalam
kegiatan Ramadan sampai menjelang Hari Raya untuk bisa antipasi. TPID
dibentuk agar dapat dilaksanakan dan juga dikoordinasikan dengan tepat
agar menyiasati yang berkaitan dengan hal itu,” terangnya.
Sebagai wajah baru dalam pemerintahan,
Ina menyadari pentingnya beradaptasi dengan cepat dan berupaya untuk
memberikan kontribusi dalam menekan angka inflasi di Kota Probolinggo.
Ina juga berharap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik
pemerintah maupun masyarakat, dalam menanggulangi inflasi serta
memastikan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi selama Ramadan dan
Lebaran. (dy/uby)
