JAKARTA
– Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo memberikan jaminan kesehatan
masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh
diapresiasi. Kota yang dipimpin Wali Kota dr. Aminuddin ini pun menerima
UHC (Universal Health Coverage) Award 2026 Kategori Madya.
Total capaian UHC di Kota Probolinggo 99,58 persen dengan jumlah
peserta 243.381 jiwa. Sementara itu, keaktifan peserta sebanyak 218.949
jiwa atau 89.58 persen.
Dengan kondisi ini, Kota Probolinggo masuk dalam kategori madya
karena persentase antara pencapaian UHC dan tingkat keaktifan yang sama.
Kriteria penilaian UHC Award Madya adalah cakupan kepesertaan di
lebih dari atau sama dengan 98 persen; tingkat keaktifan lebih dari atau
sama dengan 85 persen atau pendudukan yang didaftarkan pemda lebih dari
sama dengan 25 persen (tingkat keaktifan minimal 80 persen).
Selanjutnya,
penduduk yang didaftarkan pemda minimal 10 persen; status UHC prioritas
dan status pembayaran iuran PBPU pemda lunas sampai dengan September
2025.
Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan
UHC di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Tahun
2026 UHC Awards diberikan kepada 31 provinsi dan 394 kota/ kabupaten di
Indonesia.
Wali Kota dokter Aminuddin tidak sendiri, ia hadir didampingi Kepala
Dinkes P2KB dr Intan Sudarmadi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan
dr. Dina Diana Permata, Kepala Kantor BPJS Kota Probolinggo Eny
Supriatna.
“Alhamdulillah kita menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan
dan BPJS Kesehatan sebagai salah satu kota dengan UHC, artinya seluruh
kesehatan masyarakat Kota Probolinggo sudah dicover,” ujar Dokter
Aminuddin saat ditemui di sela kegiatannya, Rabu (28/1).
“Harapannya, tentu meningkatkan derajat kesehatan yang nanti goal-nya
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus kita naikkan,”
imbuhnya.
Dengan cakupan secara menyeluruh ini, lanjut Dokter Amin, masyarakat
mendapat layanan kesehatan yang biaya pengobatannya ditanggung BPJS
Kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN dari dana
pemerintah.
Saat ini data PBI JKN dipengaruhi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan
Ekonomi Nasional), untuk itu Pemkot Probolinggo aktif bersama BPS dan
BPJS Kesehatan untuk melakukan penyesuaian data sesuai keadaan rill
masyarakat.
“Penghargaan
ini merupakan suatu apresiasi bahwa program pemerintah betul-betul
dilaksanakan, bahkan melebihi harapan dari pemerintah itu sendiri. Kami
tentunya selalu berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi
masyarakat,” terang Dokter Amin.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam UHC
Awards 2026 mengatakan, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung
terhadap keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong penduduk untuk
terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui
dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah
mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk
Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Menurutnya, program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan
masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan
kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” katanya.
(fa/pin)
