Terus Bangun Sinergi, Pemkot-Pengadilan Negeri Tandatangani Kerja Sama dan Komitmen Bersama Penyelenggara Pelayanan Publik di MPP

MAYANGAN – Setelah melaunching GO POINT (Probolinggo Potential Opportunity and Investment), di kesempatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Pengadilan Negeri Probolinggo berupa layanan integrasi, Rabu (4/6). Penandatanganan dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Mellina Nawang Wulan dan Wali Kota Probolinggo dr Aminudin. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasih atas komitmen Pengadilan Negeri melengkap pelayanan-pelayanan di MPP yang notabene bisa dimanfaatkan untuk seluruh instansi. 

Layanan Pengadilan Negeri yang dikerjasamakan adalah mengurus surat keterangan yang berhubungan dengan proses peradilan atau hukum. “Selama ini di Pengadian Negeri masyarakat harus antre, bisa mendaftar saja di MPP. Sebelumnya sudah kerja sama dengan Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri dan instansi vertikal lainnya. Semua akan terus kita kembangkan,” terang dr Aminuddin. 

dr Aminuddin menegaskan, DPMPTSP dan MPP bisa melakukan adaptasi di era perkembangan teknologi. Sebab dengan memanfaatkan era digital bisa lebih mudah untuk sosialisasi dan promosi. 

Ia mengajak seluruh penyelenggara pelayanan tergabung di MPP untuk bersatu membangkitkan citra Pemerintah Kota Probolinggo yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Terus menjaga semangat kolaborasi, menjadikan Kota Probolingo yang maju dan pelayanan unggul dalam iklim investasi dan kuat mendukung UMKM dalam menopang perekonomian rakyat. 

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Purwantoro Noviyanto menjelaskan, inovasi dan pengembangan yang dilakukan DMPTSP untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel melalui drive thru sebagai inovasi layanan yang ramah pada masyarakat. 

Sedangkan untuk mendukung promosi dan percepatan inovasi melalui GO POINT berbasis web GIS, guna mempermudah calon investor dalam mencari peluang investasi di Kota Probolinggo.  

Klinik UMKM hadir untuk mendorong pemberdayaan pelaku UMKM melalui penerbitan identitas usaha, UMKM Amanah, sertifikasi halal sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.

“Kami terus membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot dan Pengadilan Negeri serta komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik di MPP untuk pelayanan prima dan berintegritas,” tutur Purwantoro. (fa/pin)