MAYANGAN –
Dalam lawatannya ke Kota Probolinggo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf
menggelar Dialog Pilar-pilar Sosial, Rabu (14/5) di Pendapa Kabupaten
Probolinggo. Kegiatan itu pun dihadiri Wali Kota Probolinggo dr.
Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.
Dialog ini sebagai sarana sinergi
bersama dalam meningkatkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial,
serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan
program Sekolah Rakyat (SR).
Dalam paparannya, Mensos Saifullah Yusuf
membahas banyak hal seperti penguatan kapasitas pilar sosial, kerja
sama yang terarah, program pengentasan kemiskinan hingga isu-isu
strategis yang terjadi.
Gus Ipul - sapaan akrab Mensos, mengajak
pilar-pilar sosial dan pemerintah provinsi hingga kota/kabupaten agar
bisa bekerja sama dalam upaya menuntaskan kemiskinan. Hal itu sesuai
dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2025 Tentang Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Sosiaal Nasional (DTSEN) dan Inpres No.8 tahun 2025
Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
"Sebagai data acuan, saat ini DTKS
banyak dikeluhkan masyarakat mengenai penerima yang kurang tepat
sasaran. Pak Bupati, Pak Wali, Bapak/Ibu sekalian kita harus merubah
paradigma masyarakat. Kita harus berhijrah, dengan tekad bersama bahwa
bansos yang pemerintah berikan juga tidak selamanya,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, masyarakat harus disadarkan
bahwa bansos itu sifatnya sementara. Melalui pendamping pilar ini dapat
memberikan penjelasan tersebut dan memiliki tugas untuk mendampingi,
mengedukasi dan memberikan pelatihan-pelatihan.
Ke depan, pendataan lebih terukur dan
akurat satu data tunggal. Pilar-pilar sosial ikut serta berparisipasi
mengkoreksi dan menginput data masyarakat sesuai kriteria, sebagai
keluarga penerima manfaat yang tepat sasaran.
Selain itu, Gus Ipul menekankan
pentingnya menjalankan program kementasan kemiskinan itu dengan
memperhatikan program '12 PAS' (Program Asisten Sosial) untuk membantu
para kelompok rentan. Sasaran program 12 PAS tersebut meliputi anak-anak
dengan situasi rentan, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat
berpendapatan rendah, korban bencana, perempuan rentan, individu
bermasalah, serta mereka yang terpengaruh narkoba, HIV/AIDS dan
sebagainya.
Sementara
itu, Wali Kota Probolinggo dr. Amiduddin ditemui usai mendengarkan
paparan mengatakan, bertekad akan mewujudkan pembangunan yang merata dan
berkeadilan, serta mengurangi angka kemiskinan selaras dengan program
yang digagas oleh Presiden Prabowo.
Pihaknya saat ini bersama jajaran
terkait tengah fokus dalam penggarapan Sekolah Rakyat yang akan dimulai
dalam waktu dekat dengan kapasitas 1000 orang di Rusunawa Mayangan.
"Insyaallah kesiapan itu sudah siap hampir rampung, kita sudah mau mulai
untuk tingkat SMP dan SMA,” jelasnya.
Wali Kota Aminuddin optimis dapat
merubah angka kemiskinan di Kota Probolinggo. "Nah sesuai arahan Pak
Mensos tadi, kita akan pantau sama-sama karena ini kan sekolah Rakyat
dan untuk mereka yang miskin. Jadi kalau memang ada yang diluar itu kita
akan evaluasi dan diperuntukan untuk mereka yang benar-benar miskin.
Insyaallah mungkin dalam 5 tahun atau seterusnya akan teratasi,"
ucapnya. Ia juga mengimbau kepada segenap jajaran dan stakeholder
terkait, agar sama-sama memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaannya
sehingga benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
Hadir dalam giat itu, Bupati Probolinggo
Muhammad Haris bersama jajaran, Kapolresta AKBP Rico Yumasri, Dandim
0820 Letkol Arh. Iwan Hermaya, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten
Administrasi Pemerintahan Madiha, Kadinsos PPPA Rey Suwigtyo. Serta
diikuti ratusan kelompok Pilar Sosial Probolinggo Raya yang terdiri dari
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) hingga Taruna Siaga
Bencana (Tagana). (dev/fa)
