Wali Kota Aminuddin Hadiri Rakor Penguatan Ekonomi Desa di Jawa Timur

SURABAYA – Wali Kota Probolinggo, dokter Aminuddin menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3) sore.

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran pejabat terkait. Dalam kesempatan tersebut, Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Ahmad Zabadi, menyampaikan materi mengenai Koperasi Desa Merah Putih.

Gubernur Khofifah merespons positif terhadap rencana peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Ia meyakini bahwa kehadiran koperasi ini akan memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di desa serta mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan.

Khofifah menjelaskan bahwa pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih sangat penting dan sejalan dengan Asta Cita Presiden, yang mencakup poin nomor dua, tiga, dan enam. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa.

"Kopdes Merah Putih, bagaimana menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah di launching pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional. Ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan," jelasnya.

Senada dengan itu, Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin juga menyambut baik rencana tersebut. "Saya sangat mendukung dan mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Kehadiran koperasi bukan hanya menciptakan kemandirian ekonomi di desa, tapi juga berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan. Serta mempermudah masyarakat mendapatkan modal usaha atau kebutuhan lainnya tanpa menggunakan jasa rentenir," ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Zabadi, yang menjadi narasumber, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di desa, seperti panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan, serta dominasi middle man yang merugikan petani. Koperasi ini, lanjutnya, akan berperan sebagai pusat produksi dan distribusi yang memperpendek rantai pasokan, menstabilkan harga di tingkat konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Maka, kita berkoordinasi secara masif baik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program penyelarasan, strategi percepatan, monitoring, dan evaluasi,” terangnya. (sit/uby)