Wali Kota Probolinggo Terima Kunjungan Komandan Kodaeral V TNI AL, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah dan Ketahanan Pangan

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin didampingi Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, menerima kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V TNI AL, Senin (26/1) di Rumah Jabatan Wali Kota Probolinggo. Pertemuan strategis ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI Angkatan Laut dalam mendukung pembangunan daerah, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komandan Kodaeral V TNI AL sebagai bentuk kolaborasi strategis lintas instansi.

“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, mulai dari sektor perikanan, pelabuhan, hingga ketahanan pangan melalui budidaya kedelai untuk mendukung industri tempe lokal,” ujarnya.

Ia memaparkan potensi ekonomi Kota Probolinggo secara komprehensif, sekaligus menyoroti potensi pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Bahkan, Wali Kota Aminuddin secara khusus menawarkan Kota Probolinggo sebagai lokasi proyek percontohan nasional bagi berbagai program penguatan daerah.

“Kami siap menjadi pilot project nasional untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodaeral V TNI AL, Laksda TNI Ali Triswanto, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

“Kami menjalankan instruksi Presiden RI untuk mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional. Angkatan Laut memiliki peran khusus pada komoditas kedelai dan sektor perikanan, termasuk mendukung program sosial dan infrastruktur di wilayah pesisir,” tegasnya.

Selain ketahanan pangan, ia juga menawarkan dukungan melalui program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi kelompok nelayan serta penguatan keamanan wilayah pantai.

Dalam diskusi yang berlangsung, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menyampaikan masukan untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari melalui kolaborasi lintas instansi. Ia menekankan kebutuhan penyediaan ambulans laut serta peningkatan standar keselamatan pelabuhan guna menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan asing yang berkunjung menggunakan kapal pesiar.

“Kami membutuhkan dukungan seperti penyediaan ambulans laut dan peningkatan standar keselamatan pelabuhan agar wisatawan, termasuk turis asing kapal pesiar, merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Masukan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo, Fitriawati, yang mengungkap sejumlah kendala, seperti penggunaan alat tangkap ikan (Sibolga) yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan luar daerah serta keterbatasan pemanfaatan aset pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr. Evariani Aminuddin turut menyampaikan kegelisahan pemerintah daerah terkait keterbatasan kewenangan dalam membenahi estetika dan infrastruktur kota, terutama pada titik krusial seperti pintu keluar tol dan pelabuhan.

“Kami ingin mempercantik wajah kota, khususnya di titik strategis seperti pintu keluar tol dan kawasan pelabuhan. Namun banyak aset jalan dan infrastruktur berada di bawah kewenangan provinsi maupun pusat. Akibatnya, pemerintah kota sering menanggung dampak lingkungan, seperti banjir, tanpa memiliki kewenangan teknis untuk melakukan perbaikan mandiri. Kami berharap kebuntuan birokrasi ini dapat dijembatani agar aspirasi daerah segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kadister Kodaeral V Kolonel Laut (T) Bagus Arianto, menanggapi bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pengawasan aktivitas penangkapan ikan illegal, termasuk penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang.

“Informasi terkait alat tangkap Sibolga ini akan kami dalami lebih lanjut, mulai dari jenis alat tangkapnya, karakteristik kapal, hingga ukuran tonase atau GT-nya. Penangkapan ikan memiliki aturan yang jelas terkait fishing ground dan alat tangkap, sehingga jika diperlukan kami siap mengerahkan unsur patroli untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan dan melindungi nelayan lokal,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, Asisten Administrasi Umum, Agus Effendi, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rachma Deta Antariksa, Kepala Dispopar, M. Abas, serta perwakilan dari DPMPTSP, dan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. (mir/pin)