Wali Kota Tegaskan Kolaborasi Inklusif pada Pengukuhan MUI Kota Probolinggo 2025–2030

KANIGARAN--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan masa khidmat 2025–2030 yang dirangkai dengan agenda ta’aruf dan rapat kerja, Sabtu (15/2) di Aula MAN 2 Probolinggo. Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan peran ulama dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, jajaran Forkopimda, pengurus MUI Provinsi Jawa Timur, serta ratusan undangan tersebut tidak sekadar seremoni pengukuhan kepengurusan baru, melainkan konsolidasi organisasi dalam menyusun arah kebijakan lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Ahmad Hudri, menegaskan bahwa setiap momentum kegiatan MUI diupayakan semakin berkualitas dari waktu ke waktu, baik dari sisi substansi maupun tata kelola organisasi.

“Musda kemarin bukan hanya memilih kepengurusan, tetapi juga merumuskan arah kebijakan organisasi. Rapat kerja hari ini menjadi forum untuk menerjemahkan hasil Musda ke dalam program konkret lima tahun ke depan,” jelasnya.

Jumlah pengurus periode ini tercatat sebanyak 168 orang, bertambah signifikan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan komposisi kepengurusan ini menurutnya bukan sekadar penambahan jumlah, melainkan penegasan atas besarnya tanggung jawab yang diemban. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan hibah dari Pemerintah Kota Probolinggo yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 278 juta.

Di kesempatan yang sama, Ketua MUI Kota Probolinggo, Muhammad Sulthon, menegaskan bahwa pengukuhan bukanlah akhir dari proses organisasi, melainkan titik awal kerja nyata yang harus segera diwujudkan dalam bentuk program dan aksi konkret.

“Banyak organisasi setelah dikukuhkan kemudian pasif. Kami berharap tidak demikian. Apalagi menjelang Ramadan, ini adalah momentum start yang baik untuk menunjukkan kinerja. Ramadan bukan waktu untuk berdiam diri, tetapi untuk bergerak,” tegasnya.

Menariknya, kepengurusan periode 2025–2030 ini juga menunjukkan penguatan peran perempuan dalam struktur organisasi. Tercatat sebanyak 20 orang perempuan tergabung dalam Komisi Perempuan, sebuah komposisi yang dinilai sebagai langkah progresif dalam merespons isu-isu keumatan yang bersentuhan langsung dengan keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.

“Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan ini bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari strategi penguatan organisasi. Banyak persoalan umat, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan anak, dan ketahanan moral, membutuhkan perspektif dan peran aktif kaum perempuan,” ungkapnya.

Sulton juga menegaskan prinsip independensi organisasi MUI, menurutnya, harus berdiri di atas nilai-nilai syariat dan kepentingan umat, tanpa terkooptasi kepentingan politik atau tekanan eksternal.

Sementara, Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, M. Hasan Ubaidilah menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi keulamaan secara optimal. Salah satu aspek krusial yang disoroti adalah kebutuhan kantor permanen sebagai simbol eksistensi dan kemandirian organisasi.

“Saya berharap MUI Kota Probolinggo ke depan memiliki kantor permanen yang representatif. Ini bukan semata-mata soal bangunan fisik, tetapi tentang penguatan marwah dan kemandirian kelembagaan ulama,” ujarnya.

Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris MUI Jatim dan Ketua MUI Kota Probolinggo, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif. “Hubungan antara Ulama dan Umara’ harus terus kita jaga. Pemerintah Kota Probolinggo terbuka bagi semua, dan sinergi dengan MUI adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial serta membangun karakter masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan dukungan pemerintah terhadap MUI, termasuk melalui hibah daerah yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 278 juta dan akan diupayakan peningkatannya sesuai kemampuan fiskal daerah.

Lebih jauh, Wali Kota menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Menurutnya, tantangan sosial keagamaan kini bergerak sangat cepat dan tidak lagi mengenal batas wilayah.

“Ke depan tidak cukup hanya bersikap responsif. Kita harus real time. Pemerintah kota telah membangun sistem dashboard untuk memonitor program dan anggaran secara digital. Saya berharap MUI juga dapat mengembangkan sistem serupa agar respons terhadap persoalan umat lebih cepat dan terukur,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Probolinggo mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kota Probolinggo masa khidmat 2025–2030 dan berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat dan kemajuan Kota Probolinggo. (mir/pin)