Tag Provinsi-Jawa-Timur

Komitmen membangun Kota Probolinggo yang lebih maju di berbagai sektor terus ditunjukkan oleh Wali Kota Aminuddin. Rabu (18/6), Wali Kota menerima audiensi dari jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) DAOP 9 Jember di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo. Pertemuan berlangsung hangat dengan nuansa kebersamaan dan semangat membangun kota.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law)

Belakangan muncul berita-berita terkait penahanan ijazah. Salah satu perusahaan di Surabaya bahkan harus berhadapan dengan pejabat daerah karena kasus penahanan ijazah. Menjadi pertanyaan, yaitu bolehkah suatu perusahaan menahan ijazah?

Kemudahan transaksi yang ditawarkan layanan jual beli online atau e-commerce di era disrupsi seperti sekarang tak lantas menutup fakta bahwa layanan berbasis online tersebut juga berpeluang besar pada terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang telah berubah nomenklatur organisasinya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) melalui layanan CekRekening (cekrekening.id)

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Menurut Wiryono Projodikoro, negara hukum adalah negara di mana para penguasa ataupun pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku

Dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkuat sinergi antarinstansi, jajaran PLN ULP Probolinggo dan PLN UP3 Pasuruan melakukan audiensi dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, Rabu (18/6), di Ruang Transit Kantor Wali Kota Probolinggo.