Tag Provinsi-Jawa-Timur

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menerima kunjungan dari General Manager PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Ferry Agus Satrio, pada Kamis (6/3) sore. Kehadiran pejabat perusahaan operator jasa kepelabuhanan milik Pemprov Jatim ini juga disambut oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono di kantor pemkot setempat. Kunjungan ini bertujuan sebagai perkenalan sekaligus untuk meningkatkan sinergi antar stakeholder di Kota Probolinggo.

Masih dalam rangkaian agenda 100 hari kepemimpinan, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengunjungi Kelurahan Mangunharjo pada Kamis (6/3), yang dilanjutkan dengan berkantor di lokasi tersebut. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Aminuddin didampingi oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr. Evariani.

Salah satu gugatan perdata yang dapat diajukan terhadap seseorang melalui pengadilan negeri adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Ada beberapa pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan ada pula pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum”. Pada dasarnya kedua istilah tersebut sama dan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”).

Grondkaart atau dalam Bahasa Indonesia adalah “Kartu Tanah”. Istilah tersebut akan sering didengar berkaitan dengan tanah PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT KAI sendiri adalah suatu perusahaan yang mulanya didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia.

Rehabilitasi merupakan sebuah penanganan khusus terhadap penyalahguna narkotika yang dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan agar terbebas dari ketergantungan narkotika bukan suatu bentuk pemidanaan. Akan tetapi, tidak setiap kabupaten/kota memiliki sarana rehabilitasi, sehingga ketersediaannya terbatas. Dalam praktiknya, tidak semua penyalahguna narkotika didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika atau melalui pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat rehabilitasi, sehingga terlihat ada

Dengan adanya Putusan MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat, mereka kini dapat membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, termasuk di pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat akses keadilan bagi masyarakat termarjinalkan.