Semua Berita

Dalam upaya mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta membangun sistem ketahanan pangan yang bertanggung jawab, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bapperinda menggelar Seminar Ekonomi Sirkular pada Rabu (19/11) di Ruang Majapahit Bale Hinggil Resto dan Ballroom

Rabu (19/11) siang, ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo dipenuhi atmosfer penuh apresiasi. Pasalnya, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Pemberian Penghargaan Inovator Inovasi Daerah bagi perangkat daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat yang telah menunjukkan kreativitas serta terobosan baru dalam mendukung peningkatan layanan publik. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bahaya rokok ilegal, di mana peredarannya melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Satpol PP bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Probolinggo kembali menggelar Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Cukai Dalam Rangka Pemberantasan Rokok Ilegal,

Pemkot Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo (Bangkesbangpol) menggelar Dialog Interaktif Peningkatan Komunikasi Bersama Forkopimda dengan Aparatur Negara dan Masyarakat guna pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan penting di Kota Probolinggo. Acara tersebut dilaksanakan di Paseban Sena Ballrom, Jl. Suroyo, Selasa pagi

Kamis (23/10) siang, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, menerima kunjungan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Probolinggo. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas dua isu penting, yakni polemik terkait penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi, serta inisiatif memakmurkan masjid-masjid di Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengikuti wawancara bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/10) di Ruang Command Center. Kegiatan ini adalah bagian dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025.